SETIAP momentum politik pasti membawa perubahan, tetapi sering kali juga meninggalkan jejak perpecahan.
Pilkada 2024 bukan sekadar tentang memilih kepala daerah, tapi juga soal bagaimana kita, terutama pemuda, menyikapi perbedaan pilihan tanpa kehilangan rasa kebersamaan. Terlebih, pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran akan menjadi ujian bagi kita semua: mampukah kita merajut kembali persatuan, atau justru semakin terjebak dalam polarisasi sosial?
Dinamika Politik Yang Rawan Memecah Belah
Kita tahu, setiap kali ada kontestasi politik, suhu perdebatan selalu memanas, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Banyak dari kita mungkin pernah kehilangan teman atau bahkan keluarga gara-gara beda pandangan politik. Situasi seperti ini bukan hal baru, tetapi jika dibiarkan, lama-lama bisa menjadi masalah besar bagi kohesi sosial.
Pemerintahan baru di bawah duet Prabowo-Gibran akan menghadapi ekspektasi yang beragam, bahkan dari mereka yang tadinya tidak memilih mereka. Di sinilah kita semua, terutama anak muda, punya peran penting untuk memastikan bahwa proses politik ini tidak meninggalkan luka yang dalam. Kita butuh lebih dari sekadar menerima hasil pemilu—kita perlu aktif mendorong rekonsiliasi.
Peran Pemuda Dalam Menghadapi Polarisasi
Sebagai kelompok yang paling aktif di media sosial, pemuda punya tanggung jawab besar untuk melawan narasi-narasi provokatif dan disinformasi. Kita tidak bisa lagi sekadar menjadi penonton yang diam saat melihat ujaran kebencian atau hoaks beredar. Kita harus berani menjadi jembatan di antara perbedaan pandangan.
Selain itu, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam bubble sosial—lingkungan atau komunitas yang isinya hanya orang-orang yang sependapat dengan kita. Jangan sampai perbedaan politik membuat kita menghindari orang-orang yang dulu dekat hanya karena mereka mendukung calon yang berbeda. Kebhinekaan adalah kekayaan yang justru harus kita rawat, terutama di tahun politik seperti ini.
Merawat Kebersamaan Di Tahun Politik
Momen Sumpah Pemuda yang baru saja kita rayakan seharusnya bisa menjadi pengingat. 96 Tahun lalu, pemuda dari berbagai suku, agama, dan latar belakang bersatu demi Indonesia. Sekarang, tugas kita adalah memastikan semangat itu tetap hidup di tengah derasnya arus perbedaan dan persaingan politik.
Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, misalnya berkolaborasi dalam kegiatan sosial atau komunitas lintas daerah. Pemuda lintas agama dan organisasi bisa bersama-sama membuat gerakan yang mengutamakan dialog dan kerja sama, bukan sekadar adu pendapat. Perbedaan bukan halangan, justru menjadi alasan untuk lebih sering berinteraksi dan memahami satu sama lain.
Pemerintahan Prabowo-Gibran: Peluang Untuk Rekonsiliasi
Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa jadi awal baru bagi Indonesia, tapi keberhasilan rekonsiliasi sosial tidak hanya bergantung pada pemimpin politik—kita juga harus aktif terlibat. Pemuda bisa memainkan peran sebagai mitra kritis pemerintah, memberikan masukan yang konstruktif, bukan sekadar melontarkan kritik tanpa solusi.
Tak kalah penting adalah memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Pemuda harus ikut mengawal kebijakan-kebijakan ini agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Optimisme Untuk Masa Depan
Pilkada dan pemerintahan baru bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang harus kita jalani bersama. Kita, sebagai pemuda, tidak boleh hanya menjadi penonton. Saat perbedaan semakin tajam, kitalah yang harus menjadi penyejuk. Saat persaingan semakin keras, kitalah yang harus mengingatkan tentang pentingnya gotong royong.
Seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, kita bukan hanya “bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu,” tapi juga berbagi tanggung jawab untuk menjaga persatuan itu.
Mari jadikan Pilkada 2024 dan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen kita terhadap kebhinekaan yang bukan hanya tugas mereka yang duduk di pemerintahan namun merupakan tugas kita semua.
(Januari Ayu Fridayani, Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma)
