PERINGATAN Hari Pangan Sedunia (HPS) 16 Oktober lalu sedikit banyak mengajak kita untuk menggagas keberlanjutan stok pangan dan usaha pertanian yang menjadi penggeraknya.
Pertambahan penduduk yang mendorong permintaan pangan, seharusnya mendorong semakin banyaknya pihak yang berkecimpung di sektor pertanian sebagai sektor penghasil pangan. Namun begitu, faktanya tidak demikian, kelompok masyarakat, terutama kaum muda yang tertarik menggeluti sektor pertanian cenderung semakin berkurang.
Kondisi tersebut mengingatkan saya pada diskusi saya beberapa bulan lalu dengan beberapa rekan di kampung halaman saya (salah satu kecamatan di wilayah Klaten yang notabene dulu menjadi wilayah sentral penghasil padi). Saat itu, kami berdiskusi tentang kondisi pertanian di wilayah kami. Salah satu rekan rekan saya mengungkapkan keprihatinannya terkait tidak banyaknya anak muda yang tidak tertarik lagi untuk bertani.
Hal tersebut memunculkan pertanyaan di benak saya: Apakah pertanian tidak cukup menjanjikan untuk dikembangkan anak muda di kampung halaman saya? Padahal, di daerah lain, saya mengetahui adanya beberapa pemuda yang sukses mengembangkan usaha pertanian. Namun, model usaha pertanian yang dikembangkannya bukanlah pertanian tradisional yang mengandalkan lahan dan tenaga kerja.
Berangkat dari pertanyaan itulah, saya ingin mengulas hal yang menjadi sumber penyebab pertanian di Indonesia tidak terlalu diminati oleh masyarakat serta apa solusinya.
Pertanian Di Indonesia Dan Persoalan Produktivitas
Pertanian masih tetap dan akan selalu menjadi sektor yang penting bagi pembangunan serta menjadi salah satu kunci penentu kesejahteraan rakyat negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain menjadi sektor penghasil pangan, sektor pertanian juga menjadi salah satu sumber utama penghidupan masyarakat Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 memberikan informasi bahwa terdapat 39.451.238 orang (atau 28,2 persen dari angkatan kerja) Indonesia yang bekerja di bidang pertanian, peternakan,dan kehutanan.
Laporan Bank Dunia bertajuk “Pathways Toward Economic Security: Indonesia Poverty Assessment” yang dirilis pada tahun 2023 juga mengungkap bahwa sektor pertanian berpotensi menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan. Salah satu bagian dalam laporan tersebut ingin menyampaikan sebuah pesan. Jika sektor pertanian terbangun dengan baik, maka penurunan kemiskinan dapat berkurang cukup signifikan.
Kendati demikian, menurut laporan Bank Dunia tersebut, hal yang menjadi tantangan adalah produktivitas sektor pertanian di Indonesia (hasil yang diperoleh dari usaha pertanian dibagi sumber daya yang digunakan dalam usaha pertanian) dinilai masih rendah.
Sebagai ilustrasi, produktivitas petani di Indonesia bernilai US$3.419 per pekerja pada 2019. Sementara itu, produktivitas petani Cina dan Thailand, masing-masing sebesar US$5.281 dan US$4.274 per pekerja (Alta & Mediana dalam artikel “Berjasa turunkan kemiskinan, tapi petani tak kunjung sejahtera”, The Conversation, 15 Juni 2023).
Terlebih lagi, jika kita turun ke lapangan, banyak petani lokal berskala kecil yang nilai hasil pertaniannya lebih kecil dibandingkan nilai sumber daya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha pertaniannya (seperti sarana produksi pertanian, tenaga kerja).
Solusi Mengatasi Persoalan Produktivitas
Menyoal produktivitas pertanian, sebuah buku berjudul “Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture” yang ditulis oleh Keith Fuglie dkk. memberikan insight untuk mengatasi persoalan produktivitas pertanian.
Mengacu pada buku tersebut, peningkatan produktivitas pertanian lebih baik dilakukan dengan penggunaan teknologi yang efisien dan inovasi cara berproduksi. Hal ini bisa dilakukan dengan mekanisasi pertanian, pemanfaatan artificial intelligence dalam pertanian, serta pemanfaatan inovasi cara bertani yang diinisiasi kearifan lokal.
Ide yang disampaikan dalam buku tersebut sangatlah prospektif untuk mendukung pengembangan pertanian di era saat ini melalui peningkatan produktivitas. Meskipun demikian, usulan penggunaan teknologi yang efisien dan inovasi cara berproduksi tersebut perlu didukung dengan sistem yang mendukung proses alih teknologi dan penciptaan inovasi serta perlu ditopang mekanisme penyeimbang yang membuat peralihan teknologi tidak menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat.
Terkait dengan sistem yang mendukung penciptaan inovasi dan alih teknologi, dalam konteks Indonesia, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan penyuluh pertanian. Hal ini karena jumlah penyuluh pertanian yang terbatas.
Adanya skema pemberdayaan civitas akademik dari kampus (dosen dan mahasiswa) dengan kontrak formal dari pemerintah akan menjadi sarana yang bisa menjadi alternatif untuk mendorong penyebaran hasil inovasi dan pengembangan teknologi pertanian secara lebih masif, baik yang sumbernya dari pusat (top down) maupun sumbernya dari inisiatif masyarakat (bottom up).
Terkait dengan mekanisme penyeimbang, saat penggunaan teknologi baru atau inovasi diterapkan, perlu dipikirkan kemungkinan adanya pengurangan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Sebaiknya, sebelum peralihan teknologi dilakukan, perlu ada penyediaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian yang akan mengalami peralihan teknologi. Hal ini akan mengurangi potensi terjadinya gejolak sosial dalam masyarakat.
(Stephanus Eri Kusuma, Dosen Program Studi Ekonomi, Universitas Sanata Dharma)
