WartaKita.org – Ada banyak cara bisa dilakukan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember itu.
Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Klaten misalnya, memilih mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurus klaim sendiri.
Sosialisasi dan edukasi diadakan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Klaten pada Kamis (9/12/2021).
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Klaten Noviana Kartika Setyaningtyas menyampaikan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini rutin diadakan setiap tahun. Dan kali ini, mereka lebih fokus mengajak kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengurus klaimnya sendiri, atau jangan melalui calo.
Sosialisasi dan edukasi yang dibawakan Noviana Kartika Setyaningtyas ini disampaikan dengan bahasa yang menarik dan gampang dipahami oleh peserta.
“Intinya, yen ngurus klaim aja nganggo calo. Uruslah sendiri. Kalau tidak tahu, bertanyalah atau minta bantuan ke tim pelayanan kami. Pasti akan kami bantu,” katanya.
Noviana Kartika Setyaningtyas menjelaskan, pesan itu perlu disampaikan ke peserta karena selama ini masih ditemukan peserta yang meminta bantuan calo saat mengurus klaimnya. Rata-rata karena peserta tidak mendapat surat pengalaman kerja.
“Padahal dengan Direksi dan Manajemen (BPJS Ketenagakerjaan) yang baru ini, kami semakin mempermudah pelayanan kepada peserta. Kalau memang betul-betul tidak ada, nanti tim pelayanan yang akan membantu konfirmasi dan sebagainya. Tim kami justru yang akan turun,” ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Ovi ini menyatakan, pihaknya tidak ingin muncul penilaian atau stigma dari pekerja atau publik bahwa njupuk duwite dhewe kok angel (untuk mengambil uangnya sendiri kok sulit).
“Nah, stigma ini yang akan kami hapus. Karena (stigma ini) memang betul-betul nyata ada. Misalnya seperti Bu Puji tadi yang mengambil klaim. Nanti selang beberapa bulan, Bu Dian akan jalan-jalan untuk mendatangi Bu Puji. Jadi, orang-orang yang sudah mengambil saldo itu akan kami datangi lagi. Ini sekaligus untuk memastikan apakah mereka sudah bekerja kembali atau belum. Ketika mereka sudah bekerja di perusahaan atau sudah berusaha dan mempunya penghasilan, maka akan kami tarik kembali menjadi peserta,” tandasnya.
Ovi mengatakan, pada akhir November lalu, Kabid Pelayanan Dian dan Kabid Keuangan Rohmat berkeliling untuk melakukan sampling. Dari 10 peserta yang didatangi di Kecamatan Trucuk, Pedan, dan lainnya mengaku menggunakan jasa calo saat mengurus klaimnya.
“Sebagian dari mereka adalah peserta bukan penerima upah (BPU) yang mengambil uangnya di Klaten. Mungkin, karena rumahnya di Pedan, tetapi kerjanya di Jakarta, dan di- PHK, terus pulang ke sini. Kita cek, ternyata saldonya Rp1,5juta, tetapi mereka harus bayar calo sampai Rp800 ribu. Ini khan memprihatinkan,” terangnya.
Berangkat dari “keprihatinan” adanya calo dalam pengurusan klaim itu, maka BPJS Ketenagakerjaan Klaten memilih tema antikorupsi dengan mengajak peserta untuk mengurus klaim sendiri.
“Kita ambil tema sing gampang wae (yang mudah saja). Aja nganggo calo yen ngurus klaim (Jangan menggunakan calo saat mengurus klaim). Karena Direksi kami (BPJS Ketenagakerjaan) yang sekarang ini keren banget. Kami semakin mempermudah pelayanan. Apalagi dengan sistem aplikasi. Untuk mengambil saldo lewat bank, 5 menit langsung cair,” tandasnya.
Perempuan asal Magelang ini mengemukakan, kendala penyelesaian klaim yang dialami BPJS Ketenagakerjaan Klaten selama ini diantaranya karena tidak semua peserta itu melek dengan teknologi. Selain itu, adanya pekerja yang tidak tahu kalau mereka didaftarkan menjadi peserta. Tapi ada juga pekerja yang sudah tahu BPJS Ketenagakerjaan, tetapi tidak didaftarkan oleh perusahaannya.
“Tetapi kalau di kami (BPJS Ketenagakerjaan), ketika pekerja sudah didaftarkan menjadi peserta, meski dia tidak (atau belum) terima kartunya, maka kartu dan dananya sudah ada pada kami. Dananya tidak akan berkurang, bahkan akan terus berkembang,” urainya.
Ovi menerangkan, peserta BPJS Ketenagakerjaan Klaten dari sektor penerima upah sudah mencapai 100.000 lebih. Sedang peserta bukan penerima upah (BPU) atau mandiri masih “terseok-seok”.
“Memang tidak mudah untuk mencari peserta baru. Tetapi kita tidak putus asa. Kita terus mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Kita siapkan brosur dan sebagainya untuk bisa dibaca. Harapan saya, setelah mengikuti sosialisasi, ketika mereka pulang, bisa cerita dengan yang lain,” harapnya.
