WartaKita.org – Pengacara kondang Henry Indraguna diangkat sebagai Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Pengangkatan Henry Indraguna sebagai Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan ini berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Ahli Ketua, Anggota dan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Keputusan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto.
“Saya secara pribadi merespons positif atas informasi tersebut. Ini sebagai amanah yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Prinsipnya, saya yang ditempatkan sebagai Anggota Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan akan melaksanakan tugas tersebut dengan baik,” kata Henry Indraguna melalui keterangan tertulis, Minggu (17/4/2022).
Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini menyatakan, dirinya berkomitmen secara militan untuk memperkuat dan memperjuangkan dengan sebaik-baiknya Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan di Dewan Pertimbangan Presiden.
“Saya bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai bidang saya kepada Dewan Pertimbangan Presiden sesuai UUD 1945 Pasal 16,” ujarnya.
Penulis buku “Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi (Kaidah-Kaidah Hukum dan Doktrin-Doktrin)” ini dipercaya membidangi Hukum dan Perundang-Undangan.
“Saya dianggap mampu membantu kinerja Wantimpres dalam membantu memberikan masukan kepada Presiden secara cepat dan tepat,” tandasnya.
Henry Indraguna mengaku siap mengemban amanat yang diberikan kepadanya. Berbekal pengalamannya sebagai salah satu pengacara yang mempunyai prestasi, dirinya siap mengabdi bagi bangsa dan negara melalui jalur Wantimpres.
“Saya siap memberikan dukungan kajian dan analisis terkait isu aktual di bidang hukum dan perundang-undangan. Saya menerima amanat ini. Dan Insya Allah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Untuk diketahui, Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Landasan konstitusional Wantimpres adalah Pasal 16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut Wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.
Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.
Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.
