WartaKita.org – Jumlah calon legislatif (Caleg) Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2019 mendatang ada 517 orang, terdiri dari calon laki-laki 313 (60,54 persen) dan calon perempuan 204 (39,46 persen). Sedang jumlah Caleg Anggota DPRD Jawa Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 7 ada 135 orang, terdiri dari calon laki-laki 95 (70 persen) dan calon perempuan 40 (30 persen).
Sementara itu, jumlah Caleg Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah V ada 103 orang, terdiri dari calon laki-laki 58 (56,31 persen) dan calon perempuan 45 (43,69 persen). Dan untuk jumlah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah ada 20 orang, terdiri dari calon laki-laki 17 (85 persen) dan calon perempuan 3 (15 persen).
Informasi ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten Siti Farida pada acara Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten Klaten yang digelar di Balai Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten pada Rabu (10/10/2018).
Dalam materi bertajuk “Penguatan partisipasi politik perempuan untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang bermartabat” ini, Siti Farida menyatakan, keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen (dewan perwakilan) merupakan amanat Undang-Undang. Maka semua pihak berkewajiban untuk mendorong agar keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen itu dapat terwujud.
“Di Kabupaten Klaten misalnya. Dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 50 arang, maka idealnya, jumlah anggota DPRD yang perempuan ada 15 orang. Tetapi realitanya, hanya ada 3 orang perempuan. Karena itu, kita perlu mendorong agar ke depan, anggota DPRD perempuan di Klaten bisa bertambah,” katanya.
Siti Farida menyatakan, selama ini, KPU Klaten terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Seperti menjadi calon legislatif (Caleg). Tetapi pada kenyataannya, untuk mencari Caleg perempuan itu juga tidak mudah.
“Ada sejumlah kendala. Diantaranya pertama, minat perempuan untuk masuk ke politik praktis itu masih kurang. Dan kedua, masih ada anggapan bahwa untuk menjadi Caleg itu mahal. Ini karena masih adanya politik uang. Maka kita perlu mengedukasi masyarakat untuk menolak politik uang,” tandasnya.
Sedang Anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan Kadarwati mengatakan, pendidikan politik perlu disampaikan kepada perempuan agar mereka tahu mengenai politik. Misalnya mengenai peraturan di KPU yang berkaitan dengan Pemilu, seperti pemasangan alat peraga, gambar, sistem perhitungan kursi dan sebagainya.
“Dari informasi yang diterima pada kegiatan ini diharapkan para peserta lalu mensosialisasikan informasi tersebut ke perempuan lainnya. Sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam politik, terutama pada Pemilu 2019 mendatang,” harapnya.
Terkait, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Mochamad Nurrosyid menyambut baik diadakannya kegiatan pendidikan politik bagi perempuan ini. Apalagi kalau mengingat bahwa partisipasi perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Klaten dirasa masih kurang.
“Buktinya, dari 50 anggota DPRD Klaten hanya ada 3 anggota yang perempuan. Maka, upaya untuk penguatan partisipasi politik perempuan seperti ini perlu terus dilakukan,” pesannya.
Pada kesempatan ini, juga diadakan pelatihan usaha dawet dengan narasumber Heri dari Bayat. Dengan pelatihan usaha dawet ini diharapkan dapat menginspirasi para perempuan untuk berusaha sehingga bisa menambah penghasilan keluarga.
