WartaKita.org – Lebih dari 100 petani dari lima desa di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten nekat “mencegat” rombongan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan melakukan ziarah atau nyekar ke makam Pujangga Ronggowarsito di Dukuh Kedon, Desa Palar pada Kamis (23/12/2021).
Petani dari Desa Bero, Puluhan, Palar, Mandong, dan Sumber itu ingin “curhat” dan menyampaikan aspirasi terkait ketersediaan pupuk.
Salah satu petani yang juga pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Klaten, Maryanto mengatakan, aksi “mencegat” rombongan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan oleh kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di lima desa. Aksi ini untuk menyampaikan aspirasi soal ketersediaan pupuk di musim tanam ini.
“Kebetulan kita dapat info, kalau Komisi B DPRD Jawa Tengah ada agenda mau nyekar atau ziarah ke makam Ronggo Warsito. Lha, karena Komisi B itu yang membidangi pertanian, maka kita, teman-teman petani dan kelompok tani sepakat untuk melakukan “pencegatan”. Kepada mereka (Komisi B DPRD Jawa Tengah), kita minta supaya agenda ziarah ini diubah dulu. Kita minta dewan untuk mau menemui petani, karena petani punya aspirasi,” katanya.
Maryanto menyampaikan, petani menuntut ketersediaan pupuk saat musim tanam ini. Selain itu, petani juga meminta penertiban kios pupuk lengkap (KPL). Petani juga menuntut percepatan dalam mencetak kartu tani.
Setelah melakukan “negosiasi”, akhirnya rombongan Komisi B DPRD dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ini berkenan berdialog dengan para petani di Gardu Tani Guyub Rukun milik Desa Bero dan Puluhan.
Untuk menuju ke gardu tani itu, rombongan Komisi B DPRD dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ini diajak naik traktor dan sepeda motor roda tiga mengelilingi lahan persawahan yang ada di Desa Bero dan Puluhan.
Kepala Desa Bero Suranto dalam sambutan menyambut baik kesediaan rombongan Komisi B DPRD dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang telah berkenan menemui para petani dan mendengarkan keluh kesah mereka.
“Intinya, petani di sini itu ingin agar pupuk itu selalu ada (ketika petani membutuhkan), dan harganya tidak mahal. Karena itu, kita minta pemerintah agar menambah subsidi pupuk. Sehingga petani menjadi makmur dan sejahtera. Janganlah membuat petani itu menangis. Tetapi buatlah petani itu tersenyum,” pintanya.
Sedang Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, Widiyanti menyampaikan, pemerintah telah dan terus berupaya untuk menyejahterakan petani di Kabupaten Klaten. Seperti memberikan bantuan pupuk, kultivator, bibit tanaman, obat tikus, dan lainnya.
“Semuanya itu untuk mewujudkan petani Klaten yang makmur dan sejahtera. Karena itu, kami titip aspirasi kepada bapak ibu Dewan agar target mandiri pangan di Klaten bisa tercapai,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Sumanto mengemukakan, sebenarnya, masalah mengenai ketersediaan pupuk itu sudah lama terjadi. Akibatnya, nasib petani tetap tidak sejahtera.
“Maka kita usulkan, supaya pupuk bersubsidi ini dihapus saja. Karena masalah ini tidak akan selesai. Penghasilan petani ya segitu-segitu terus. Padahal UMR (upah minimum regional) setiap tahun naik. Jadi harapannya, dengan penghasilan petani itu naik, maka (generasi) milenial akan (mau) terjun ke pertanian, karena penghasilan mereka cukup. Kalau penghasilan mereka hanya Rp400 ribu per bulan, milenial siapa yang mau bertani,” tandasnya.
Sumanto menambahkan, petani yang mempunyai lahan 2000 meter persegi di Jawa Tengah itu jumlahnya 1,3 juta orang, dari 3 juta pemilik lahan. Sehingga kalau subsidi pupuk itu dicabut dan harga gabah kering panen dinaikkan, diharapkan penghasilan petani akan naik. Dan petani dengan sendirinya akan mau meski tanpa subsidi pupuk.
“Paling tidak, harga gabah kering panen itu di angka minimal Rp5.500. Dari harga Rp5.500 itu, petani yang mempunyai lahan 2.000 meter persegi akan berpenghasilan diatas Rp1,2 juta per bulan. Mereka akan mempunyai pendapatan lebih. Kalau (petani) yang punya 2 hektar, 3 hektar, maka penghasilannya akan lebih lagi,” terangnya.
Sumanto yakin, kalau subsidi pupuk dicabut dan harga gabah kering panen dinaikkan, maka petani akan berbondong-bondong ke sawah. Milenial juga akan kembali ke sawah, karena penghasilan mereka cukup.
“Kalau sekarang, penghasilannya nggak cukup. (maka petani) Lari semua. Apalagi pupuk sulit,” ucapnya.
Dewan asal Karanganyar ini menjelaskan, yang namanya subsisi, pasti ada disparitas harga. Harga pupuk subsidi itu Rp2.250 per kilogram, dan pupuk non subsidi Rp9.500 per kilogram.
“Seperti dulu ada yang namanya subsidi BBM (bahan bakar minyak). Subsidi itu (kemudian) dicabut. Dan sekarang nggak (terjadi) apa-apa. Petani juga harus seperti itu. Subsidi pupuk dicabut, dan harga gabah kering panen dinaikkan. Dengan demikian, pendapatan mereka akan naik,” tegasnya.
Sumanto menandaskan, usulan mengenai pencabutan subsidi pupuk dan menaikkan harga gabah kering panen ini sudah disampaikan ke DPR RI sejak lama.
“Kita sudah usulkan ke DPR RI, biar bisa disampaikan ke Kementerian Pertanian dan Presiden. Sebab kalau seperti ini terus, maka Dinas Pertanian sekarang ini potensinya (kerjanya) hanya mengurusi pupuk subsidi. (kerja) Yang lain terabaikan. Dan (masalah) itu tidak akan selesai,” paparnya.
Terkait, Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Kadarwati mengatakan, setiap kali dirinya melakukan serap aspirasi ke bawah (masyarakat), dia mendengar keluhan petani mengenai turunnya harga gabah, turunnya harga beras setiap kali panen, dan kekurangan pupuk.
“Menangapi hal ini, tidak bisa kita selesaikan sendiri. Paling tidak, kita harus berbicara dengan Komisi B. Kita bicara-bicara dengan Pak Ketua Komisi B, dan ada respon. Dan alhamdulillah, kita sudah bisa sampai ke sini. Kita berterima kasih kepada teman-teman Komisi B dan para petani. Kita bisa saling mendengarkan,” ujarnya.
Kadarwati berharap, apa yang disampaikan petani ini bisa ditindaklanjuti.
“Kita kawal bersama-sama aspirasi (petani) itu. Intinya, biar petani bisa sejahtera,” harapnya.
