Tradisi Menuju Masa Depan: Merawat Kemerdekaan, Menemukan Perutusan

Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta Chr. Danang Wahyu Prasetio

BULAN AGUSTUS selalu membawa kita kembali pada dua ingatan penting, tentang sebuah bangsa yang memilih merdeka dan tentang generasi yang dipersiapkan untuk mengisi kemerdekaan itu.

Pada Agustus 2026, dua ingatan tersebut terasa semakin bermakna. Republik Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Dan dua hari kemudian, 19 Agustus, SMA Kolese De Britto Yogyakarta memperingati ulang tahun ke-78 sekaligus membuka perjalanan menuju Dasawindu 2028 dengan tema “Ex Traditio Ad Futurum”, dari tradisi menuju masa depan.

Kedua momentum ini sebenarnya berbicara tentang hal yang sama, masa depan tidak mungkin dibangun tanpa kesediaan belajar dari masa lalu.

Kemerdekaan tidak pernah selesai pada 17 Agustus 1945. Setelah 81 tahun, Indonesia masih terus berjuang menjadi bangsa yang sungguh berdaulat, adil, dan makmur. Kedaulatan bukan hanya soal batas wilayah dan kebebasan menentukan kebijakan, tetapi juga kemampuan berdiri dengan kekuatan sendiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga kebudayaan, mengelola sumber daya alam, memperkuat pangan, dan memastikan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang diproklamasikan, melainkan sesuatu yang harus dirasakan rakyat.

Presiden melaporkan berbagai capaian pemerintah selama 21 bulan, termasuk swasembada sejumlah komoditas pangan, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah, menurut laporan tersebut, telah mendirikan dan mengoperasikan 10.000 Koperasi Merah Putih, dengan target 30.000 koperasi berdiri dan beroperasi baik pada akhir 2026.

Di sinilah MBG dan Koperasi Desa Merah Putih menarik untuk dibaca bukan hanya sebagai program politik atau ekonomi, tetapi sebagai ujian konkret terhadap cita-cita kemerdekaan.

Dari sisi positif, MBG memiliki gagasan yang sangat manusiawi; memastikan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat tertentu memperoleh makanan bergizi. Jika dijalankan dengan tepat, program ini bukan sekadar membagikan makanan, tetapi berinvestasi pada kualitas manusia.

Anak yang sehat dan bergizi memiliki kesempatan lebih baik untuk belajar, keluarga miskin dapat terbantu, sementara petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal berpotensi memperoleh pasar. Pemerintah sendiri menempatkan MBG bersama penguatan pangan dan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah.

Namun, sisi positif tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Program sebesar MBG juga menghadirkan pertanyaan tentang kualitas makanan, ketepatan sasaran, pengawasan, keamanan pangan, tata kelola anggaran, serta efektivitas distribusinya.

Begitu pula Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi memperkuat ekonomi desa, tetapi sekaligus menghadapi risiko jika koperasi hanya menjadi struktur administratif dari atas, tidak sungguh-sungguh dimiliki masyarakat, tidak transparan, atau tidak memiliki kapasitas pengelolaan yang memadai. Kritik semacam ini bukan berarti menolak program pemerintah. Justru kritik adalah bagian dari tanggung jawab warga negara agar kebijakan publik semakin baik.

Dalam perspektif Ignasian, kita tidak dipanggil untuk menerima atau menolak sesuatu secara membabi buta. Kita diajak mengalami, merefleksikan, lalu bertindak. Karena itu, keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan bersama discernment, kemampuan membedakan mana yang sungguh membawa kebaikan bersama dan mana yang perlu diperbaiki.

Pertanyaan yang muncul didasarkan pada semangat Ignasian terhadap MBG bukan sekadar: “Berapa banyak makanan yang sudah dibagikan?” tetapi: “Apakah anak-anak sungguh menjadi lebih sehat dan mampu belajar dengan lebih baik?” Pertanyaan terhadap koperasi bukan hanya: “Berapa banyak koperasi yang telah berdiri?” tetapi: “Apakah masyarakat desa sungguh menjadi lebih berdaya, mandiri, dan bermartabat?”

Di sinilah pendidikan De Britto menemukan relevansinya. Ex Traditio Ad Futurum bukan ajakan mempertahankan masa lalu secara kaku. Tradisi justru harus menjadi akar yang memungkinkan kita bertumbuh. Nilai-nilai De Britto: kompetensi, hati nurani, bela rasa, kepemimpinan, komitmen, dan konsistensi harus diterjemahkan ke dalam keberanian membaca persoalan zaman.

Para siswa hari ini akan hidup dalam dunia yang menghadirkan kecerdasan buatan, perubahan teknologi, krisis ekologis, ketimpangan, polarisasi sosial, dan dunia kerja yang belum seluruhnya dapat dibayangkan. Karena itu, pendidikan tidak cukup menghasilkan manusia yang pandai menjawab soal. Pendidikan harus membentuk manusia yang mampu bertanya: Apa yang benar? Apa yang baik? Siapa yang dilayani? Dan apa yang harus saya lakukan?

Karena itu pula, program pemerintah layak dibaca dari dua sisi sekaligus. Kita perlu mengapresiasi niat dan manfaatnya, tetapi juga berani mengkritisi pelaksanaannya. Sikap semacam ini bukan sikap anti pemerintah. Sebaliknya, inilah bentuk cinta tanah air yang dewasa: mendukung yang baik, mengoreksi yang keliru, dan terus mencari jalan agar kebijakan sungguh menghadirkan kesejahteraan.

Pidato Presiden Prabowo sendiri memberikan ruang bagi refleksi semacam itu. Presiden mengakui bahwa belum seluruh persoalan bangsa selesai dan bahwa capaian yang dilaporkan bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan dorongan untuk bekerja lebih keras.

Kalimat itu sejalan dengan semangat Ex Traditio Ad Futurum. Usia 78 tahun tidak boleh membuat De Britto merasa selesai. Begitu pula 81 tahun kemerdekaan tidak boleh membuat Indonesia merasa telah mencapai tujuan. Keduanya justru mengundang kita untuk bertanya kembali: ke mana kita hendak berjalan?

Dari tradisi kita memperoleh akar, dari refleksi kita menemukan arah, dari tindakan kita menghadirkan perubahan. Indonesia membutuhkan manusia yang mampu mengisi kemerdekaan. De Britto memiliki tanggung jawab untuk ikut membentuk manusia semacam itu: manusia yang cakap tetapi tidak kehilangan hati nurani, kritis tetapi tetap berbelarasa, berani tetapi tidak arogan, dan bebas tetapi menggunakan kebebasannya untuk melayani.

Pada akhirnya, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak hanya dibangun oleh kebijakan pemerintah, sebagaimana masa depan De Britto tidak hanya dibangun oleh sejarah masa lalunya. Keduanya membutuhkan manusia yang mau terus belajar, berefleksi, dan bertindak.

Delapan puluh satu tahun Indonesia mengajarkan kita merawat kemerdekaan. Tujuh puluh delapan tahun De Britto mengajarkan kita merawat tradisi. Pada akhirnya keduanya bertemu dalam satu perutusan: membawa masa lalu sebagai kebijaksanaan, masa kini sebagai tanggung jawab, dan masa depan sebagai panggilan.

Ex Traditio Ad Futurum, dari tradisi menuju masa depan, dengan iman yang mencari, akal budi yang kritis, hati nurani yang jernih, dan keberanian untuk bertindak demi kebaikan bersama, demi kemuliaan Allah yang lebih besar.

(Chr. Danang Wahyu Prasetio, Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta)

Pos terkait