Wujudkan Masyarakat Yang Damai, Wahid Foundation Dukung Deklarasi Desa Damai Telukan

  • Whatsapp
Pelepasan burung merpati oleh Bupati Sukoharjo, Yenny Wahid, dan Gus Jazuli.

WartaKita.org – Wahid Foundation mendukung deklarasi Desa Damai Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada Senin (3/5/2021).

Deklarasi yang mengusung tema “Merawat Kebersamaan Demi Mewujudkan Perdamaian” ini dihadiri langsung oleh Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, Wahid Foundation juga telah mendukung deklarasi Kelurahan Damai Duren Seribu, Kota Depok pada awal bulan lalu.

Sejumlah tokoh turut hadir pada deklarasi desa damai ini. Di antaranya Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Zaim Al-Khalish Nasution, Pembina Forum Kebersamaan Umat Beragama (FKUB Kebersamaan) Kabupaten Klaten Gus Jazuli, dan lainnya.

Juga hadir anggota Kelompok Kerja (Pokja) Desa Damai Telukan dan sejumlah Pokja lain di Jawa Tengah yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri menjadi Desa Damai, seperti Pokja Nglinggi, Jetis dan Gemblegan (Kabupaten Klaten), dan Kelurahan Tipes (Kota Surakarta).

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menjelaskan, Program Desa Damai ini sudah dilaksanakan sejak tiga tahun terakhir di beberapa desa/kelurahan di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Program ini digagas Wahid Foundation berkolaborasi dengan UN Woman untuk menguatkan resiliensi masyarakat dari paham ekstremis yang bisa memprovokasi terjadinya konflik di tengah masyarakat,

“Program ini adalah program yang kami gagas bekerjasama dengan UN Woman untuk mencoba meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat,” katanya.

Yenny menyatakan, harapan utama dari terlaksananya Program Desa Damai tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat yang bisa hidup rukun dan damai di tengah perbedaan.

“Harapannya, kami ingin menciptakan masyarakat yang bisa lebih hidup rukun dan lebih damai walaupun terdapat banyak perbedaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pemukulan kentongan oleh para tokoh.

Sedang Bupati Sukoharjo Etik Suryani berharap, dengan deklarasi Desa Damai Telukan ini bisa meningkatkan rasa saling menghormati dan pengertian antar umat beragama dan bisa menjadikan kehidupan masyarakat harmonis, guyub, dan rukun.

Insya Allah, dengan saling menghormati antar umat beragama, hidup bisa guyub, rukun, adem ayem,” harapnya.

Etik Suryani menyatakan, kebebasan berpendapat dewasa ini seringkali dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk merongrong Pemerintah sebagai unsur kedaulatan NKRI. Tindakan menghasut yang dapat membangkitkan kemarahan publik ini dilatarbelakangi oleh sikap intoleran dan faham radikal. Intoleransi dan radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian yang dilakukan secara masif bila tidak segera dihentikan pasti akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional.

“Saya mengapresiasi Deklarasi Desa Damai Telukan ini. Saya berharap, Desa Damai ini bisa mencegah berbagai hal yang mengarah pada tindakan intoleransi dan radikalisme, serta menjaga masyarakat dari bahaya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tandas bupati.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasi yang positif atas deklarasi Desa Damai ini. Menurutnya, suatu wilayah bisa dikatakan sejahtera karena daerah tersebut dinyatakan aman.

“Saya berharap, di Desa Telukan ini sikap toleransi dan saling menghormati bisa dijaga dengan baik. Antar umat beragama juga bisa beribadah dengan baik,” imbuhnya.

Sebaliknya, kata wakil gubernur, tidak boleh ada paksaan terhadap warga untuk mengikuti ritual agama tertentu. Sebab tugas pemerintah melindungi seluruh warga yang tentunya mengedepankan kebersamaan dan asas saling menghormati.

Terkait, Kepala Desa Telukan Sriyanto mengemukakan, Desa Telukan merupakan desa yang terpengaruh urbanisasi. Seiring banyaknya perusahaan yang berdiri, otomatis menyerap banyak tenaga kerja dari banyak daerah, dan tidak sedikit dari mereka yang memilih menetap di Telukan. Dan tidak bisa dipungkiri, urbanisasi telah membawa dampak positif dan negatif yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Telukan.

“Kita tidak tahu karakter tenaga kerja yang hadir dan merantau di sini. Kesenjangan ekonomi warga merupakan pemicu terjadinya gangguan ketenangan dan kerukunan,” tandasnya.

Sriyanto mengatakan, dengan deklarasi Desa Damai Telukan ini menjadi sebuah jawaban untuk mengatasi problem yang terjadi di desanya. Ia berharap, deklarasi tersebut bisa menjadikan masyarakat Desa Telukan tahan dari pengaruh paham-paham ekstrem yang bisa saja datang dari luar dan juga dari pengaruh media sosial yang sedang menjamur saat ini.

Penandatangan prasasti Desa Damai Telukan oleh Yenny Wahid, Senin (3/5/2021).

Di sisi lain perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) M Zaim Al-Khalish Nasution mengungkapkan, Program Desa Damai yang digagas Wahid Foundation ini membantu program Pemerintah.

Menurutnya, ini adalah bentuk realisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 yang baru disahkan pada Januari lalu tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

“Dalam konteks nasional, Program Desa Damai sangat membantu program Pemerintah yang tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021, yaitu bagaimana kita menyiapkan sebuah sistem kesiapsiagaan dan deteksi dini dengan melibatkan masyarakat sipil dalam pencegahan ekstremisme,” tegasnya.

Zaim menandaskan, Perpres tersebut bukanlah regulasi yang terfokus kepada penindakan. Akan tetapi lebih terfokus kepada pencegahan.

“Maka dari itu, peran masyarakat sangatlah penting dalam mencegah infiltrasi paham-paham yang ekstrem yang bisa mengarahkan masyarakat kepada tindakan-tindakan negatif,” tegasnya.

Deklarasi dilanjutkan dengan penandatangan prasasti Desa Damai oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani, pemukulan kentongan dan pelepasan burung merpati oleh bupati, Yenny Wahid, dan Gus Jazuli.

Program Desa Damai Wahid Foundation ini didukung dan dilaunching secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Pesantren An-Nuqayah, Sumenep, Madura, Jawa Timur pada bulan Oktober tahun 2017 lalu bertepatan dengan hari Perdamaian Internasional.

Program Desa Damai Wahid Foundation ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) dan Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). (srj/L Sukamta)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *