WartaKita.org – Bagi sebagian kalangan, komoditas tembakau masih dipandang sebagai sesuatu yang “dilematis”. Di satu sisi, merokok (atau memanfaatkan produk tembakau) dicap sebagai sumber penyakit. Tetapi di sisi lain, cukai rokok dipakai untuk menutup kekurangan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang jumlahnya mencapai trilyunan rupiah.
Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Kadarwati pada acara Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Pengembangan industri kreatif berbasis bahan baku lokal” yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah di rumah Sunarto di Dukuh Dengok Rangkah, Desa Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten pada Sabtu (24/11/2018).
“Keberadaan tembakau sampai sekarang ini boleh dibilang dilematis. Mengapa? Karena rokok dipandang sebagai penyebab penyakit, atau yang membuat orang menjadi sakit. Tetapi jangan lupa, bahwa 50 persen dari kekurangan klaim BPJS Kesehatan itu ditutup dari cukai rokok. Artinya, bahwa rokok juga menjadikan masyakarat Indonesia menjadi sehat, karena mereka mendapat pelayanan dari BPJS Kesehatan,” katanya.
Caleg DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta ini menyatakan, Pemerintah perlu mendorong dan mendukung petani tembakau agar kehidupan mereka semakin makmur dan sejahtera.
“Selain itu, petani tembakau juga dituntut lebih kreatif dalam memanfaatkan bahan baku lokal untuk dijadikan produk-produk yang lebih bernilai sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya,” ujarnya.
Sedang Kabid Kepenelitian Bappeda Jawa Tengah Tri Yuli Atmojo menyampaikan, produksi tembakau di Klaten itu luar biasa. Klaten menjadi sentra tembakau selain Kabupaten Temanggung.
“Tembakau memberi dukungan yang berarti terhadap pembangunan nasional. Seperti potensi devisa negara. Kegiatan memproduksi tembakau juga memberi dampak positif kepada masyarakat. Misalnya mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja,” terangnya.
Sementara itu, Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Klaten (APTIK) Sumarno meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten untuk lebih bijaksana lagi dalam pengalokasian penggunanan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang jumlahnya lumayan besar itu.
“Dengan luas lahan tembakau sekitar 4.000 hektar, maka sesuai dengan Permen Keuangan, Kabupaten Klaten menerima sekitar Rp23 milyar. Maka kami mengusulkan kepada Pemkab Klaten agar yang 25 persen dari DBHCHT itu bisa digunakan untuk pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan petani tembakau,” usulnya.
Dalam Forum Diskusi Aktual ini, BAPPEDA Jawa Tengah menampilkan narasumber pemenang Lomba Kreativias dan Inovasi (Krenova) Roy Wibisono yang juga Direktur PT Nuansa Porcelin.
Hadir dalam FDA ini, anggota DPRD Klaten Eko Prasetyo, Kepala Bappeda Klaten Sunarna, para kades, anggota dan pengurus APTIK, serta undangan lainnya.
