WartaKita.org – Selama ini, penanganan sungai di Kabupaten Klaten, terutama sungai yang termasuk ke dalam ordo (wilayah) 4 dinilai belum optimal. Ada kesan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo “saling menunggu”. Akibatnya, saat terjadi bencana, seperti tanggul jebol misalnya, penanganannya menjadi lamban.
Pernyataan ini disampaikan Anggota DPRD Klaten dari Partai Nasdem, Harwanto “Gatot” di sela-sela gotong-royong memperbaiki tanggul Sungai Kliwon Hilir Bendo Lole yang jebol, tepatnya di Dukuh Petung, Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten pada Minggu (11/2/2018).
Gotong royong perbaikan tanggul ini melibatkan warga sekitar bersama personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten, Subdin Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU PR) Klaten, anggota TNI, Polri, Ormas (Banser dan Kokam), pramuka, dan elemen masyarakat lainnya.
“Saya rasa perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Klaten dan BBWS Bengawan Solo terkait kewenangan penanganan dan pengelolaan sungai. Karena selama ini ada keraguan dan “saling menunggu” di antara kedua institusi itu,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Klaten ini menyatakan, selama ini, memang ada pembagian kewenangan terkait penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Klaten, sungai yang masuk ordo 1 sampai 3 adalah kewenangan BBWS Bengawan Solo. Sedang sungai yang masuk ordo 4 adalah kewenangan Pemkab Klaten.
“Nah, permasalahan yang muncul belakangan ini, ada keraguan atau kekurangtahuan untuk menentukan “status” sungai itu, apakah masuk ordo 3 atau ordo 4. Padahal, sebagian besar tanggul sungai yang jebol itu termasuk sungai ordo 4. Artinya, Pemkab Klaten harus segera menangani bencana (tanggul jebol) itu. Jangan menunggu terus (penanganan dari BBWS). Kalau terlalu lama menunggu, bisa-bisa tanggul yang jebol semakin ngombro-ombro (meluas),” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN) DPRD Klaten ini mengatakan, wilayah Kecamatan Gantiwarno yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul itu memang langganan bencana banjir dan tanah longsor. Setidaknya, bencana banjir itu sering menimpa Desa Kerten, Katekan, dan Ngandong. Dan sungai yang melewati desa tersebut sebagian besar termasuk sungai ordo 4.
“Banjir yang terjadi selama ini diakibatkan oleh air kiriman dari wilayah “atas” (Sleman dan Gunung Kidul) dan terjadinya sedimentasi di sungai tersebut. Sebenarnya, saat reses pada tahun 2016 yang lalu, soal sedimentasi sungai itu sudah kami sampaikan ke Pemkab. Tetapi belum ada tindak lanjut (dari Pemkab),” ucapnya.
Untuk mencegah jebol tanggul sungai, Harwanto “Gatot” meminta Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Desa agar membuat peraturan yang melarang warga untuk menanam rumput Kolonjono di muka (depan) tanggul. Karena penanaman rumput tersebut dapat menggemburkan tanah, sehingga tanggul menjadi lembek atau tidak kuat.
“Sebaiknya, di belakang tanggul itu ditanami dengan tanaman keras. Ini dimaksudkan untuk memperkuat tanggul sungai,” tandasnya.
Sedang staf SDA DPU PR Klaten, Sukirno menjelaskan, tanggul kritis di Dukuh Petung itu sepanjang 80 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 3 meter. Selama ini, tanggul sungai tersebut juga berfungsi sebagai jalan atau akses menuju Pasar Kepoh atau ke Desa Ngandong dan Desa Gayamharjo (Sleman).
Pada gotong-royong itu, warga bersama relawan memperbaiki tanggul kritis sepanjang 60 meter dan tinggi 2,4 meter. Warga setempat berharap, tanggul sungai yang kritis itu segera ditangani dan mendapat solusi dari Pemkab Klaten atau BBWS Bengawan Solo.
