Warta Kita.org – Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (HIMBARSI) DPW DIY bekerja sama dengan Bank BPD DIY Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY menyelenggarakan kegiatan Sharia Economic Outlook 2026 bertema “Sustainability Perbankan Syariah di Tengah-Tengah Ketidakpastian Perekonomian Nasional: Tantangan dan Peluang.”
Kegiatan ini dalam rangka memperkuat sinergi dan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi nasional.
Acara ini digelar di Hotel Tara Yogyakarta pada Rabu (29/10/2025) dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan utama ekonomi syariah, antara lain regulator, akademisi, dan para pelaku industri perbankan syariah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya.
Peserta yang hadir mencakup 14 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) se-DIY dan Magelang, terdiri dari para Direksi, Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor OJK DIY yang diwakili oleh Kurnia Febra, Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Hermanto, Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah PT Bank BPD DIY Agus Tri Murjanto, Ketua HIMBARSI DPW DIY Kholid, Ketua Umum MES DIY sekaligus Rektor Universitas Widya Mataram Prof. Dr. H. Edi Suandi Hamid, M.Ec., serta Pengamat Keuangan Syariah dan Dosen FBE UII Priyonggo Suseno, S.E., M.Sc., Ph.D..
Turut hadir pula perwakilan dari Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DIY, Ngudi, serta moderator acara, Ahmad Ma’ruf, S.E., M.Si., yang juga Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Kegiatan ini dibuka secara resmi dengan sambutan Ketua HIMBARSI DPW DIY, Kholid. Dalam sambutan, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas dukungan dan partisipasi dalam kegiatan ini.
“Acara ini bukan hanya sebagai forum ilmiah, tetapi juga ruang refleksi dan proyeksi untuk menatap 2026. Melalui diskusi dan kolaborasi lintas lembaga, kita ingin memastikan BPRS memiliki arah kebijakan dan strategi yang relevan terhadap percepatan digitalisasi dan perubahan perilaku nasabah,” jelasnya.
Sedang Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah PT Bank BPD DIY, Agus Tri Murjanto dalam sambutan menyampaikan, sektor perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.
“Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi, inovasi produk, dan literasi keuangan syariah, kita dapat menumbuhkan optimisme baru. Data menunjukkan aset, dana pihak ketiga, pembiayaan, dan profitabilitas lembaga keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan positif,” ungkapnya.
Sementara itu dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY yang diwakili oleh Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Kurnia Febra menekankan pentingnya kesiapan lembaga keuangan syariah menghadapi era digitalisasi.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi menuntut lembaga keuangan, termasuk BPRS, untuk bertransformasi. Momentum ini perlu dimanfaatkan sebagai katalis untuk memperluas inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu agenda utama kegiatan ini adalah Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank BPD DIY Syariah dan 14 BPRS se-DIY dan Magelang terkait Pengelolaan Keuangan dan Bantuan Teknis.
Penandatanganan dilakukan oleh Pemimpin Cabang Syariah Bank BPD DIY, Suwasono Adi Kurniawan, disaksikan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank BPD DIY Syariah, Drs. H. Syafaruddin Alwi, M.S., serta Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY, Agus Tri Murjanto.
Adapun 14 BPRS yang terlibat yaitu PT BPRS Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia, PT BPRS Meru Nusantara Mandiri, PT BPRS Dana Hidayatullah, PT BPRS Bangun Drajat Warga, PT BPRS Barokah Dana Sejahtera, PT BPRS Mitra Amal Mulia, PT BPRS Formes Sleman, PT BPRS Cahaya Hidup, PT BPRS Danagung Syariah, PT BPRS Sleman (Perseroda), PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, PT BPRS Margirizki Bahagia, dan PT BPRS Unisia Insan Indonesia.
Kerja sama ini mencakup integrasi layanan pembayaran melalui kanal BPRS yang mencakup pembayaran retribusi daerah, PBB, PDAM, listrik PLN, pembelian pulsa, tiket kereta api, hingga pembayaran SPP sekolah dan kampus.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sinergi digitalisasi keuangan syariah di tingkat lokal.
Sesi utama kegiatan diisi dengan Diskusi Panel “Sharia Economic Outlook 2026” yang dipandu oleh Moderator Ahmad Ma’ruf, S.E., M.Si. (Dosen FEB UMY), dengan menghadirkan tiga narasumber kompeten, yaitu Ketua MES DIY yang juga Rektor Universitas Widya Mataram Prof. Dr. H. Edi Suandi Hamid, M.Ec., Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Hermanto dan Pengamat Lembaga Keuangan Syariah sekaligus Dosen FBE UII, Priyonggo Suseno, S.E., M.Sc., Ph.D.
Dalam paparannya, Prof. Edi Suandi Hamid menegaskan pentingnya keberlanjutan (sustainability) dalam industri perbankan syariah. Tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga dari aspek sosial dan lingkungan.
“Perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa ia bukan hanya alternatif sistem keuangan, tetapi juga solusi bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ketidakpastian global, prinsip kehati-hatian dan keberkahan (barakah) menjadi nilai tambah yang tak tergantikan,” tuturnya.
Sedang Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Hermanto menyampaikan data terkini mengenai perkembangan perekonomian regional DIY dan nasional, serta menyoroti peluang sektor keuangan syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi DIY relatif stabil di tengah ketidakpastian global. Namun, untuk menjaga momentum tersebut, dibutuhkan sinergi antara perbankan syariah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan pembiayaan produktif,” jelasnya.
Sementara Priyonggo Suseno menyoroti arah kebijakan ekonomi makro dan proyeksi Ekonomi Islam Indonesia 2026 dengan menekankan pentingnya sinergi antara ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
“Kita sedang menuju fase konsolidasi ekosistem ekonomi syariah. BPRS harus menjadi bagian penting dari rantai nilai halal yang terhubung dengan UMKM, industri halal, dan wisata ramah muslim. Tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian bagi daya tahan lembaga keuangan syariah lokal,” paparnya.
Diskusi berlangsung dinamis, membahas arah kebijakan moneter, inovasi digital, hingga potensi pengembangan investasi syariah di sektor riil. Para peserta aktif berdialog, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap masa depan industri keuangan syariah di Indonesia.
Dalam sesi pemaparan data, Ketua HIMBARSI DIY, Kholid memaparkan sejumlah indikator kinerja perbankan syariah di DIY yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Bank Indonesia DIY per Mei 2025, share kinerja perbankan syariah DIY terhadap total perbankan di DIY mencatat: aset: 12,20 persen, penghimpunan dana pihak ketiga: 11,81 persen, pembiayaan: 12,47 persen, dan deposito syariah: 15,02 persen.
Angka tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, terutama deposito yang menawarkan sistem bagi hasil kompetitif.
“Ini menandakan masyarakat tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan kepastian hukum syariah dalam bertransaksi,” terang Kholid.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026, sekaligus menjadi forum konsolidasi pengurus dan pelaku perbankan syariah se DIY untuk memperkuat kerja sama internal HIMBARSI.
Sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh narasumber dan moderator, dilakukan penyerahan cinderamata oleh penyelenggara.
Acara ditutup dengan doa penutup oleh Prof. Dr. H. Tulus Musthofa, Lc., M.A., serta ramah tamah dan makan siang bersama seluruh peserta dan tamu undangan.
Panitia Sharia Economic Outlook 2026 menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini yaitu Bank BPD DIY Syariah sebagai mitra utama, HIMBARSI DPW DIY dan seluruh BPRS anggota, MES DIY, Bank Indonesia DIY, OJK DIY, KDEKS DIY, serta seluruh akademisi, praktisi, dan media yang turut mendukung publikasi kegiatan.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun optimisme dan kolaborasi nyata antar pelaku keuangan syariah di Yogyakarta dan Indonesia, menuju ekosistem keuangan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
“Sharia Economic Outlook 2026” menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi syariah tetap hadir sebagai solusi dengan nilai keberlanjutan dan keberkahan.
