WartaKita.org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus berupaya untuk mengurangi kemiskinan. Secara garis beras, upaya itu dilakukan melalui tiga cara, yaitu pemutakhiran data, pembuatan peraturan dan action plan.
Pernyataan ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PDIP Perjuangan, Kadarwati usai melakukan talkshow yang mengusung tema “Penanggulangan Kemiskinan” di Radio Siaran Publik Daerah (RSPD) Klaten, Jumat (10/2/2023).
Kadarwati menyampaikan, data kemiskinan kadang mengangetkan. Seperti miskin ekstrim. Maka, data kemiskinan itu perlu ditelaah lebih lanjut.
“Apakah pendataan (kemiskinan) kemarin itu sudah tepat atau belum? Contoh, kenapa di Kabupaten Klaten ada desa yang dimasukkan miskin ekstrim? Indikatornya apa? Kan belum tentu (desa tersebut) masuk kriteria itu? Kan miskin itu ada beberapa kriteria. Seperti miskin absolut, miskin struktural, dan miskin budaya. (data kemiskinan ini) Yang perlu dibedakan dulu,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah ini menjelaskan, dalam menanggulangi kemiskinan itu pertama, harus dimulai dari data. Data kemiskinan harus tepat. Kedua, ada program untuk mengurangi beban keluarga miskin. Dan ketiga, meningkatkan produktifitas atau kemampuan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan.
“Mengurangi pengeluaran itu bisa dengan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan sosial, bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), PIP (Program Indonesia Pintar) dan banyak lainnya. Itu untuk mengurangi pengeluaran dari si miskin. Tetapi agar mereka bisa mentas dari kemiskinannya, berarti pendapatan masyarakat harus meningkat. Nah, untuk meningkatkan pendapatan itu dari mana? Ya dari program-progarm pemerintah,” ujarnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk ini menyatakan, ada program bantuan untuk meningkatkan produksi dari Pemprov Jawa Tengah yaitu permodalan. Modal itu bisa berupa uang, yaitu KUR (kredit usaha rakyat). Dan juga ada bantuan peralatan. Misalnya pelatihan memasak. Dalam pelatihan ini, warga langsung dibantu peralatan memasak. Bisa berupa oven, wajan, dandang, dan lain sebagainya.
“Sedang untuk buruh tani atau petani, bisa dibantu alsintan (alat mesin pertanian). Ini untuk mengurangi cost (biaya) produksi. Ketika ongkos produksinya berkurang, maka akan meningkatkan pendapatan petani,” tandasnya.
Kadarwati mengatakan, selama ini, para ibu di desa rentan termasuk dalam kelompok rawan sosial. Misalnya janda yang ditingga mati maupun ditinggal pergi suaminya. Biasanya kalau ibu ditinggal pergi suaminya itu, maka anak-anak itu lalu ikut ibunya.
“Lha supaya mereka bisa berdaya, bisa menghasilkan, maka wanita yang rawan sosial, yang membesarkan anak-anaknya tanpa suami, mereka itu perlu diberi bantuan untuk meningkatkan produksi. Tidak hanya bantuan yang habis dimakan dan bersifat sosial seperti BLT dan sebagainya. Tetapi juga ditambah dengan bantuan untuk meningkatkan pendapatan. Misalnya KUBE atau Kelompok Usaha Bersama,” jelasnya.
Ia mencontohkan, warga itu bisa diberikan bantuan berupa ayam atau kambing untuk samben ngopeni anak. Bantuan ini untuk meningkatkan produksi. Seperti bantuan usaha laundry.
“Ini akan menjadi menarik. 10 Orang membentuk kelompok, lalu diberi bantuan mesin cuci agar bisa menghasilkan. Karena orang me-laundry itu menjadi satu pilihan bagi orang yang sibuk bekerja. Ada yang mencari pelanggan, ada yang menyetrika, dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain itu, imbuh Kadarwati, dalam upaya mengurangi kemiskinan, juga harus melibatkan seluruh masyarakat, seperti CSR (corporate social responsibility) dari perusahaan. Itu penting. Dan di Jawa Tengah sudah punya payung hukumnya.
Kemudian ada Perda peningkatan ekonomi kreatif. Juga ada Perda untuk meningkatkan usaha para UMKM. Ini sangat penting. Dan yang sedang dikerjakan adalah Perda bagaimana memasarkan produk UMKM agar bisa berkembang secara maksimal, dan bisa menembus dunia.
“Jadi, pengurangan kemiskinan ini melalui cara (pemutakhiran) data, (pembuatan) peraturan dan action plan. Pengurangan kemiskinan ini tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota juga harus dilibatkan,” ucapnya.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat, jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah per September 2022 mengalami kenaikan menjadi 3,86 juta jiwa.
Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Tengah Muh Saichudin mengatakan, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2022 mengalami kenaikan sebesar 26,79 ribu orang di banding Maret 2022.
“Persentase penduduk miskin Jawa Tengah di September 2022 sebesar 10,98 persen, atau naik 0,05 persen di banding Maret 2022,” katanya.
