Di Pemilu 2019, Suara Rakyat Jangan Dijualbelikan….  

Para narasumber dan peserta berfoto bersama usai acara Pendidikan Politik Perempuan di Balai Desa Mutihan, Rabu (21/11/2018).

WartaKita.org  – Ada adagium politik: Vox Populi Vox Dei atau Suara Rakyat Suara Tuhan. Karena sangat bernilainya Suara Rakyat itu, maka pemilih diajak untuk tidak “menjual-belikan” hak pilih atau suaranya pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 nanti.

Ajakan ini disampaikan Aktifis Perempuan Kabupaten Klaten, Siti Farida pada acara Pendidikan Politik Perempuan yang diadakan di Balai Desa Mutihan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Rabu (21/11/2018).

Bacaan Lainnya

Acara Pendidikan Politik Perempuan ini terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah dengan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Kadarwati.

Vox Populi Vox Dei atau Suara Rakyat Suara Tuhan itu mengartikan bahwa suara rakyat itu sangat berarti atau sangat bernilai. Karena saking bernilainya, maka suara rakyat itu ibaratnya sangat mahal atau tidak bisa terbeli. Maka pada Pemilu 2019 nanti, upayakan agar hak pilih atau suara panjenengan itu jangan sampai “terbeli” dengan apapun. Karena kalau sampai “terbeli”, berarti hak pilih atau suara panjenengan itu sudah tidak bernilai lagi,” katanya.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten ini menyampaikan, perilaku atau praktek politik uang yang kerap terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dan menolak politik uang.

“Untuk menjadi pemilih yang cerdas, maka pemilih harus pertama, kenali calonnya. Kedua, kenali rekam jejaknya. Ketiga, kenali visi misi dan program kerjanya. Keempat, jangan memilih karena uang. Kelima, mantapkan pilihan. Dan keenam, awasi kinerjanya,” paparnya.

Sedang Perwakilan dari DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Budi Dayanti menjelaskan, kegiatan Pendidikan Politik Perempuan ini penting untuk dilakukan. Dengan pendidikan politik seperti ini diharapkan dapat membentuk kepribadian politik, menguatkan kesadaran politik, dan mewujudkan partisipasi politik.

“Pendidikan politik ini dapat melibatkan keluarga, sekolah, parpol, ormas, lembaga kemanusiaan, lembaga kemahasiswaan, kepemudaan, dan berbagai macam media maupun komunitas,” ujarnya.

Siti Farida saat menyampaikan materi pada acara Pendidikan Politik Perempuan di Balai Desa Mutihan, Rabu (21/11/2018).

Terkait, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Kadarwati mengatakan, acara Pendidikan Politik Perempuan ini diikuti oleh sekitar 150 perempuan. Dalam kegiatan ini, tidak hanya materi politik saja yang disampaikan, tetapi juga materi lain seperti kesehatan.

“Saya senang karena yang hadir dalam pendidikan politik ini sagat banyak, hingga memludak. Ibu-ibu seharusnya juga senang. Karena ibu-ibu mendapat ilmu pengetahuan dan tambah wawasan. Ibu-ibu cukup datang dan mendengarkan. Acaranya gratis, tidak membayar. Malah ibu-ibu mendapat snack, makan besar, dan uang saku. Semoga acara ini bermanfaat bagi ibu-ibu,” harap Caleg PDI Perjuangan dari Dapil 7 Jawa Tengah ini.

Hadir juga dalam acara Pendidikan Politik Perempuan ini Anggota DPRD Kabupaten Klaten Eko Prasetyo.

Pos terkait