WartaKita.org – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Klaten menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) tahun 2023 di Merapi Resto Klaten, Rabu (27/12/2023).
Rapimda kali ini dihadiri oleh Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten, para Caleg dari DPR RI sampai DPRD Kabupaten, Pimpinan Kecamatan, Ormas pendiri dan yang didirikan Partai Golkar, dan undangan lainnya.
Ketua Panitia Rapimda, Sunarto melaporkan, Rapimda ini diadakan berdasarkan keputusan dari Partai Golkar pada tanggal 8 Desember 2023.
“Rapimda diadakan di Merapi Resto Klaten pada hari Rabu, 27 Desember 2023. Adapun biaya penyelenggaraan Rapimda ini berasal dari DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten, donatur dari anggota DPRD Kabupaten Klaten, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI, serta Caleg dari DPR RI sampai DPRD Kabupaten, dengan total pembiayaan Rp30 juta,” katanya.
Sedang Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten Yoga Hardaya menyampaikan, DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten menargetkan bisa meraih 12 kursi DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2024 nanti.
“Karena itu saya minta kepada para pengurus, kader, dan terutama para Caleg untuk terus turun ke bawah, ke lapangan, menyapa masyarakat. Terus menyosialisasikan Partai Golkar kepada warga. Mengenalkan para Caleg kepada pemilih. Sehingga kita bisa membesarkan Partai Golkar lagi,” pesannya.
Sementara itu Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Anton Lami Suhadi menyatakan, Rapimda adalah amanah organisasi. Rapimda merupakan pengambilan keputusan tingkat kedua setelah Musda (Musyawarah Daerah).
“Untuk menghadapi Pemilu 2024 ini, maka “Trisula” Partai Golkar harus bergerak. Struktural atau pengurus bergerak sesuai tupoksi (tugas pokok fungsi) masing-masing. Fungsionaris partai, seperti anggota DPR RI atau DPRD bertugas meningkatkan suara partai di daerah pemilihannya. Serta eksekutif yang bertugas menjalankan kebijakan induk partai,” paparnya.
Anton Lami Suhadi mengakui, target 12 kursi di DPRD Klaten dirasa cukup berat. Tetapi kalau minimal 10 kursi DPRD dirasa lebih realiatis.
“Maka teman-teman harus lebih serius dalam menggarap soal (perolehan suara) ini. Jangan seperti berburu di kebun binatang. Karena itu, semuanya harus bekerja keras, bekerjasama, bergotong royong, dan jangan sikut-sikutan sendiri,” ucapnya.
