WartaKita.org – Data terakhir menunjukkan masih ada 88 desa miskin atau desa merah di Kabupaten Klaten. Tak hanya itu, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten juga masih di atas 10 persen.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah dan sedang melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah desa miskin dan angka kemiskinan di Klaten.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Klaten Sri Mulyani saat acara sosialisasi penyuluhan sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial di Jawa Tengah yang diadakan di Gedung Sadewa atau Rumah Aspirasi Kadarwati di Desa Jatipura, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Selasa (24/9/2019) siang.
“Di Kabupaten Klaten ini masih ada 88 desa miskin atau desa merah. Tentu saja, ini menjadi tugas kita bersama untuk menuntaskannya. Kalau pun tidak bisa dituntaskan semuanya, maka kita targetkan, pada akhir 2020 nanti, jumlah desa miksin di Klaten bisa turun sampai 50 persen. Sedang untuk angka kemiskinan kita targetkan bisa turun sampai 10 persen,” tandasnya.
Bupati Sri Mulyani menambahkan, berdasarkan data, tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten menempati urutan nomor 14 di Jawa Tengah dan nomor 2 di Solo Raya. Data ini tentu saja membuat Pemkab Klaten merasa “risih”.
“Kita terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Klaten. Misalnya melalui bantuan keuangan atau dana aspirasi, bantuan untuk modal dan usaha, dan lainnya. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Sedang perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Agus Widiarto menjelaskan, sosialisasi penyuluhan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial bagi masyarakat di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Klaten.
“Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah itu sangat banyak dan komplek. Kita menangani urusan manusia dari lahir sampai meninggal. Kita mengurusi panti jompo, menampung bayi terlantar, merawat orang dengan gangguan jiwa, dan lainnya. Maka Dinas Sosial berterima kasih kepada Komisi E DPRD Jawa Tengah yang selama ini telah memperjuangkan anggaran dan menjadi mitra yang baik bagi kami,” ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Jawa Tengah Kadarwati menyatakan, permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat itu sangat komplek dan harus segera ditangani. Masalah sosial menjadi tanggung jawab bersama untuk diselesaikan.
“Karena itu, kalau ada permasalah sosial di masyarakat, mari kita bergotong-royong. Kita saling membantu. Sebab gotong-royong itu adalah jiwa bangsa Indonesia. Gotong-royong adalah inti sari dari Pancasila ajaran Bung Karno,” ucapnya.
Kadarwati mengatakan, Trias Politika yang diajarkan Bung Karno juga bisa menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi kemiskinan.
Karena di Trias Politika diajarkan untuk berdikari di bidang ekonomi. Dengan berdikari di bidang ekonomi memacu masyarakat untuk mau bekerja keras dan bergotong-royong dalam ekonomi.
Begitu pula dengan koperasi seperti yang termaktub dalam UUD 1945. Dalam pasal 33 ditegaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan.
Sementara itu pada berkepribadian dalam budaya, masyarakat diajak untuk mempunyai pribadi yang kuat, peka, welas asih, kesetiakawanan, dan lainnya.
