BANJIR besar serta longsor yang melanda Sumatra dan Aceh kembali memenuhi ruang publik dengan riuh percakapan. Masyarakat sipil bergerak cepat membuka donasi, yang kemudian disusul oleh kementerian seolah tak ingin tertinggal.
Di media sosial, netizen bersilang pendapat tentang siapa yang paling peduli, siapa yang pencitraan, siapa yang lamban, bahkan siapa yang layak dimarahi hanya karena tidak mengunggah simpati di Instagram. Tokoh publik ikut terseret dalam pusaran komentar: sebagian dituding tak peka, sebagian lain ikut terseret dalam drama politik yang panjang.
Namun di balik hiruk-pikuk itu, kita nyaris gagal melihat inti persoalannya. Bencana yang berulang ini tidak hanya soal curah hujan ekstrem atau topografi kawasan. Lebih dari itu, bencana ini telah mengungkapkan retakan besar dalam fondasi pengelolaan ruang dan pemerintahan kita.
Ketika banjir datang, yang paling tampak adalah kerusakan fisik. Tetapi yang sesungguhnya pecah adalah kemampuan organisasi kita untuk belajar, berubah, dan membaca arah zaman. Bencana bukan hanya merobohkan jembatan namun juga telah merobohkan ilusi bahwa institusi kita bekerja dengan baik.
Struktur yang Kaku, Kebiasaan yang Menawan, dan Keputusan yang Tak Berubah
Jika kita menyusuri akar masalahnya, kita akan menemukan bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas tata ruang yaitu pemerintah daerah, dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, hingga instansi terkait bencana, berada dalam keadaan yang tidak luwes. Mereka membawa beban sejarah dan kepentingan yang berat.
Banyak izin usaha yang menyentuh kawasan hulu diberikan dalam konteks hubungan politik dan ekonomi yang panjang. Izin-izin itu tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian dari jaringan kepentingan yang nyaris tidak mungkin disentuh tanpa menimbulkan guncangan besar. Maka meski risiko meningkat, meski pola hujan berubah, meski masyarakat kerap menjadi korban, keputusan tata ruang tetap bergulir di rel yang sama. Struktur organisasi menjadi berat, nyaris tak bergerak.
Padahal, data tersedia. Peta rawan longsor telah dibuat, curah hujan dicatat, dan tingkat kerusakan hutan dipantau. Tetapi data itu tidak pernah bertransformasi menjadi keputusan yang menyelamatkan. Lembaga publik menerima laporan tanpa memaknai urgensinya. Mereka mengumpulkan informasi tanpa mengubah kebijakan.
Dalam kondisi ini, organisasi tidak lagi menjadi pelindung masyarakat, namun telah berubah menjadi penghalang perubahan. Kebiasaan lama lebih kuat daripada kebutuhan baru, dan ketika alam berubah lebih cepat daripada birokrasi, maka masyarakat-lah yang membayar harganya.
Sementara itu, perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan bencana membangun citra hijau melalui laporan keberlanjutan yang mempesona. Namun apa yang tampak di atas kertas sering tidak berjumpa dengan kenyataan di lapangan. Keberlanjutan menjadi slogan, bukan praktik. Keindahan angka-angka ESG menjadi tirai yang menutupi kerusakan yang sebenarnya. Ketika lembaga publik dan swasta sama-sama bergerak dalam pola lama, bencana bukan lagi kejutan, namun merupakan sebuah konsekuensi logis dari kemandegan yang panjang.
Saatnya Belajar Sebelum Alam Mengulang Pesannya
Banjir Sumatra–Aceh mengajukan pertanyaan yang paling mendasar: apakah kita sebagai bangsa benar-benar mampu belajar?.
Belajar bukan sekadar mengumpulkan data atau memberi bantuan setelah bencana. Belajar berarti mengubah cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengambil keputusan. Belajar berarti berani menata ulang struktur yang selama ini membuat kita tersandung.
Indonesia membutuhkan lembaga yang mampu membaca perubahan iklim sebagai sinyal, bukan sebagai gangguan administratif. Kita membutuhkan pemerintah daerah yang mampu meninggalkan pola pikir lama tentang pembangunan, yang selama ini hanya menempatkan angka ekonomi sebagai ukuran keberhasilan. Kita membutuhkan swasta yang tidak hanya merilis laporan hijau, tetapi bersungguh-sungguh menjaga tanah tempat mereka beroperasi.
Bencana yang datang silih berganti adalah bahasa alam yang terus mengingatkan kita bahwa dunia berubah lebih cepat dari kesiapan kita. Jika organisasi kita tidak ikut berubah, maka setiap banjir akan menjadi pengulangan dari kegagalan yang sama, dan pada titik itu, bahaya terbesar bukan lagi air bah, melainkan kekakuan kita sendiri.
Air akan surut, bantuan akan datang, jembatan akan dibangun kembali. Tetapi tanpa pembaruan dalam cara kita mengelola ruang, tanpa kemampuan untuk menangkap tanda zaman, tanpa organisasi yang mau menata ulang dirinya, tragedi akan kembali menghampiri. Bukan karena alam murka, tetapi karena kita tidak belajar.
(Januari Ayu Fridayani, Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Gadjah Mada)
