Warta Kita.org – Sejumlah catatan membanggakan diraih Kabupaten Klaten.
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten pada tahun 2025 lalu mencapai nilai atau skor 0,94 yang merupakan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten Syahruna pada Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten tahun 2027 di Aula Merapi Kantor BPBD Klaten pada Rabu (18/2/2026).
“Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam mengelola risiko bencana, mencakup kemampuan mitigasi, adaptasi, meminimalkan dampak, serta pulih pascabencana. IKD menjadi komponen krusial dalam menyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk menciptakan daerah yang tangguh,” katanya.
Sedang untuk Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Klaten pada tahun 2025 mencapai angka atau skor 74,28.
“Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) adalah perangkat analisis dan alat ukur berbasis data yang dikelola BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk memetakan tingkat risiko bencana (bahaya, kerentanan, dan kapasitas) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. IRBI menjadi acuan strategis dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pengurangan risiko bencana (PRB) di Indonesia,” ujar Syahruna.
Syahruna menjelaskan, selama ini, Kabupaten Klaten dikenal sebagai daerah rawan bencana seperti gempa bumi, aktivitas gunung berapi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, badai, dan banjir.
“Klaten hanya bebas dari bencana tsunami, karena daerahnya yang tidak mempunyai pantai,” tandasnya.
Syahruna mengemukakan, untuk penanggulangan bencana, maka BPBD Klaten melakukan dua langkah besar sesuai regulasi yang ada, yaitu meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan.
Untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) penanggulan bencana di tingkat kecamatan telah dibentuk kecamatan tangguh bencana, desa tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), dan sebagainya.
Ia menambahkan, pada tahun 2025 lalu, BPBD Klaten meraih prestasi yang membanggakan, yaitu Penghargaan Subroto untuk Kategori Manajemen Mitigasi Bencana Geologi.
Penghargaan Subroto merupakan apresiasi tertinggi Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) kepada pelaku di sektor energi dan sumber daya mineral atas inovasi serta kontribusi dalam mendukung transisi energi, efisiensi energi, keselamatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat.
“Penghargaan ini tentu saja menggembirakan bagi kami,” ucap Syahruna.
Sedang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Klaten yang diwakili JF Perencana Ahli Muda, Eni Wulandari mengatakan, Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. FPD merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui untuk penajaman program prioritas.
“Tugas BPBD ini sangat besar. Karena level indikatornya sangat berat. Baik itu menyangkut indeks ketahanan daerah maupun indeks risiko bencana. Maka butuh komitmen yang kuat untuk nyengkuyung program-program BPBD,” ungkapnya.
Forum Perangkat Daerah BPBD Klaten ini dihadiri perwakilan OPD terkait, camat, kepala desa, perguruan tinggi (akademisi), PKK, PMI, SAR, relawan, komunitas penanggulangan bencana, media, dan sebagainya.
Kegiatan Forum Perangkat Daerah ini diisi dengan sambutan, pemaparan materi kebijakan penanggulangan bencana, pemaparan rumusan rencana program dan kegiatan, tanggapan peserta atas paparan OPD, pleno, pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil FPD dan penandatanganan berita acara.
