WartaKita.org – Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus menorehkan prestasi. Salah satunya, jumlah “desa merah” di Kabupaten Klaten terus berkurang.
Saat Sri Mulyani dilantik sebagai Bupati Klaten pada Senin, 27 November 2017 jumlah desa merah di Klaten masih ada 101 desa. Namun pada hari jadi ke-214 Kabupaten Klaten ini jumlah desa merah tinggal 88 desa. Sehingga dalam kurun waktu 9 bulan menjabat sebagai Bupati Klaten, Sri Mulyani sudah mewujudkan 13 desa merah menjadi desa sejahtera.
Bupati Klaten Sri Mulyani pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak) Tahun Anggaran 2018 di Pendopo Kabupaten Klaten pada Rabu (24/7/2018) mengatakan, untuk mengentaskan desa merah menjadi desa sejahtera harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor, lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat.
Misalnya Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Klaten yang mengadakan aneka pelatihan kepada masyarakat untuk berusaha seperti membuat dawet, membuat bakso, membuat tahu bakso, menjahit, sablon, berjualan hik, dan aneka pelatihan lainnya. Dengan pelatihan tersebut, para peserta pelatihan diberikan permodalan untuk berusaha, sehingga lambat laun warga akan mendapatkan penghasilan dan dapat berusaha secara mandiri.
Kemudian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten yang mengadakan kegiatan padat karya tunai. Program padat karya tunai yang didukung Pemerintah Pusat termasuk jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program “BUMN hadir untuk negeri” ini sangat membantu warga dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.
Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperwaskim) Klaten juga memprogramkan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didukung dari Pemprov Jateng dan Pemerintah Pusat. Maka dari itu, Bupati Klaten Hj Sri Mulyani juga mengharapkan kepada semua perusahaan di Klaten agar kiranya program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diarahkan untuk melakukan pembangunan RTLH sehingga nantinya semua warga Klaten dapat tinggal di rumah yang memenuhi syarat kesehatan dapat hidup sejahtera dan bahagia.
Bupati Sri Mulyani menambahkan, untuk mengentaskan desa merah, Pemkab Klaten mendukung Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan potensi desanya masing-masing sehingga juga dapat menyerap tenaga kerja. Pengembangan BUMDes dapat didukung dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat.
Terkait, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Klaten Sunarno melalui Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya (Sosbud) Bappeda Klaten Sugeng Santosa mengatakan, saat ini desa merah di Klaten memang terus menurun dan tinggal 88 desa. Pengurangan jumlah desa merah ini antara lain berkat bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat ke desa seperti Dana Desa, Program Beras Sejahtera (Rastra), dan Program Keluarga Harapan.
