Warta Kita.org – Sebanyak tiga elemen masyarakat mengadakan Lokakarya Perda Perlintan (Perlindungan dan Pemberadayaan Petani) dan Inisiasi Perda Pertanian Organik Kabupaten Klaten di Hotel Tjokro Klaten pada Sabtu sampai Minggu (6-7/12/2025).
Ketiga elemen masyarakat itu yakni KSP Sanggar Kebangsaan, Jaringan Advokasi Petani Klaten dan Yayasan Bina Desa.
Lokakarya ini dibuka oleh Bupati Klaten yang diwakili oleh Pj Sekda Klaten Jaka Purwanto dan dihadiri Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten Iwan Kurniawan dan para pegiat pertanian.
Pengurus KSP Sanggar Kebangsaan Wardiyono mengatakan, lokakarya ini ingin menghimpun masukan dari berbagai narasumber dan pegiat pertanian, lalu disusun sebagai usulan Perda Pertanian Organik.
”Masalah pertanian tak hanya soal produksi, tapi perlu digali masukan agar bisa menjadi solusi pemasalahan di lapangan, termasuk sampah dan perbaikan lingkungan,” katanya.
Wardiyono menyatakan, problem pertanian di Klaten banyak sekali. Awal langkah ini dimulai pada 16 Desember 2023. Mereka bermusyawarah dengan petani. Hasilnya teridentifikasi ada 6 problem, antara lain sulitnya regenerasi petani, lahan pertanian mangkrak, saluran irigasi rusak, nilai tawar petani nyaris tidak ada, hingga dominasi unsur kimia yang merusak tanah.
Dan pada 14-15 November 2024 digelar pendidikan advokasi pertanian. Kemudian permasalahan disusun menjadi kertas kebijakan dan disampaikan kepada DPRD dan Bupati pada 2 Juli 2025.
”Bupati dan DPRD Klaten menyambut baik karena apa yang kami cita-citakan sesuai dengan 10 program prioritas Bupati. Jadi kami tindaklanjuti dengan menggelar lokakarya ini,” ungkap Wardiyono.
Sedang Bupati Klaten yang diwakili oleh Pj Sekda Klaten Jaka Purwanto berharap, lokakarya ini menghasilkan usulan yang bermanfaat bagi kemajuan pertanian di Klaten.
”Ada tantangan besar (di dunia pertanian seperti) perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan lainnya. Langkah ini penting agar Klaten menjadi pelopor pertanian yang maju dan ramah lingkungan,” tandasnya.
Jaka Purwanto menambahkan, jika berhasil, maka Klaten akan jadi pusat pertanian organik.
“Semua itu butuh dukungan berbagai pihak. Dan masalah pertanian menjadi prioritas visi misi Bupati Klaten,” tegasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko mengapresiasi penyelenggara lokakarya terkait Perda Perlintan dan inisiasi Perda Pertanian Organik.
”Klaten sudah punya Perda Nomor 1 Tahun 2015, dan sudah 10 tahun. Masukan dari lokarya ini bisa membantu kami melakukan koreksi dan menambah yang belum ada,” terangnya.
Edy Sasongko menambahkan, Perda Perlintan diharapkan bisa membantu petani menghadapi berbagai permasalahan, seperti kesulitan memperoleh sarana produksi, patokan harga, hingga gagal panen.
”Meski sudah ada Perda, kalau masih ada kekurangan, bisa direvisi disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kondisi,” ujar dia.
Ia menjelaskan, Raperda sistem pertanian organik sudah ada di beberapa daerah. Sepertinya, Klaten juga perlu agar pertanian organik di Klaten bisa baik.
”Peluang pembahasan di 2026 perubahan, karena Properda 2026 sudah disetujui. Ini kebutuhan bukan keinginan, karena permasalahan pertanian butuh solusi,” ucap Edy Sasongko.
