WartaKita.org – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat di Gedung Serbaguna Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Senin (21/8/2023).
Kegiatan ini menampilkan empat narasumber, yaitu Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Stephanus Sukirno, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten Agus Riyanto, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klaten Sugeng Haryanto, serta Akademisi dan praktisi pertanian Klaten AM Sunarso.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Haerudin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klaten Sugeng Haryanto menyampaikan, media sosial (medsos) harus dimanfaatkan secara baik dan bijak. Karena media sosial bisa menjadi pekerjaan dan menambah penghasilan bagi masyarakat.
“Namun di sisi lain disebutkan bahwa 60 persen berita di media sosial adalah hoak. Dampak negatif dari media sosial itu bisa mengadu domba dan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Media sosial sering mengarah kebohongan, serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka masyarakat perlu cerdas dan bijak dalam memilih media sosial,” katanya.
Dalam kegiatan ini, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Stephanus Sukirno memaparkan, Indonesia adalah negara majemuk. Kalau perbedaan itu dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi kekuatan ketahanan bangsa dan tetap utuhnya NKRI. Tetapi kalau perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan kerentanan maupun memicu konflik yang dapat mengancam daya tahan serta persatuan dan kesatuan bangsa.
“Meski begitu, Pemerintah tidak menyeragamkan perbedaan. Namun merajut dan membuatnya harmonis seiring sejalan secara inklusif dan saling mendukung,” ujarnya.
Sedang Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten Agus Riyanto menjelaskan, Kabupaten Klaten kini sudah mempunyai Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dan dalam waktu dekat ini, Raperda tersebut (kemungkinan besar) akan ditetapkan menjadi Perda.
“Latar belakang penyusunan Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini karena di banyak sekolah sudah tidak ada lagi Pendidikan Pancasila, munculya “keterbelahan” masyarakat dampak dari Pilpres belakangan ini, dan sebagainya. Untuk urusan Perda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini, Klaten nomor 2, setelah Boyolali,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klaten Sugeng Haryanto mengemukakan, di Provinsi Jawa Tengah terdapat 4,2 juta UMKM. Jumlah ini terdiri dari usaha mikro 3,7 juta, usaha kecil 345.884 unit, dan usaha menengah 39.125 unit.
“Kita harus bersatu dan bekerjasama untuk mengembangkan UMKM yang ada. Karena keberadaan UMKM ini telah terbukti ampuh untuk ketahanan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Terkait, narasumber Akademisi dan praktisi pertanian Klaten AM Sunarso menambahkan, ada sejumlah isu strategis terkait bidang ekonomi. Seperti potensi sumber daya ekonomi riel yang belum dioptimalkan, UMKM belum siap bersaing di era industrialisasi, lunturnya nasionalisme masyarakat di bidang ekonomi.
“Maka masyarakat harus bersatu dalam berproduksi untuk menjaga ketahanan pangan. Untuk itu petani yang nandur harus dibimbing dan didampingi, serta hasilnya harus dibeli, agar masyarakat semakin sejahtera,” ucapnya.
