WartaKita.org – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2025 di New Merapi Resto Klaten pada Kamis (31/7/2025).
Rakor evaluasi ini dipimpin oleh Asisten II Setda Klaten Much Nasir.
Dalam pengantar, Much Nasir menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dalam hal ini DPMPTSP terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini Pemkab Klaten mengajak masyarakat dan pelaku layanan untuk duduk bersama, mendengarkan masukan, sekaligus menyusun langkah perbaikan,” katanya.
Sedang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten Purwanto mengatakan, forum ini penting sebagai sarana komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Klaten.
“Kami ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat, rumah sakit, perusahaan, LSM, dan media. Semua kami undang. Apa saja yang masih kurang, dan bagaimana bisa diperbaiki bersama,” ujarnya.
Purwanto menyatakan, salah satu tantangan besar yang dihadapi DPMPTSP adalah menyatukan standar pelayanan dari berbagai instansi.
“Karena masing-masing instansi mempunyai standar operasional prosedur (SOP) sendiri, tetapi tujuan akhirnya sama yaitu memberi layanan terbaik kepada warga,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Klaten sedang mengajukan sistem digital bernama Nomor Pelayanan Publik (NPP) ke Kementerian PAN-RB. Jika disetujui, layanan ini akan memudahkan warga dalam mengurus perizinan tanpa harus bolak-balik ke kantor.
“Kami berharap NPP digital ini bisa segera disetujui. Kalau jadi, proses perizinan akan jauh lebih mudah, cepat, dan bisa diakses dari mana saja,” katanya, usai kegiatan.
Purwanto mengatakan, keberhasilan Mal Pelayanan Publik (MPP) Klaten selama ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan masyarakat yang terus meningkat. Ini menunjukkan makin banyak warga yang percaya dan merasa terbantu oleh layanan yang tersedia.
“Yang paling banyak dicari itu biasanya layanan kesehatan dan Samsat. Artinya, layanan-layanan penting itu sudah mulai bisa diakses lebih mudah oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap, lewat digitalisasi dan kolaborasi semua pihak, pelayanan publik di Klaten bisa makin cepat, transparan, dan ramah bagi masyarakat.
Sementara itu Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang diwakili Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardianto menyambut baik Rakor evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini.
“Dari rakor ini diharapkan ada feedback antara dinas serta rekan-rekan di perusahaan, forkompimda, masyarakat, dan pihak lainnya, sehingga pelayanan di MPP ini akan semakin baik,” harap Wakil Bupati.
