WartaKita.org – Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Narto Sabdo Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Tutup Buku Tahun 2023 dan Perencanaan Tahun 2024 di Gedung Ganesha Desa Sukorejo pada Rabu (31/1/2024).
Musyawarah Antar Desa ini dihadiri Camat Wedi Widaya, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten, Loegtyatmadji Tjahjo Noegroho, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, Tim Verifikasi, Pelaksana Operasional, Kepala Desa, BPD, dan perwakilan perempuan dari 19 desa di Kecamatan Wedi.
Ketua Penyelenggara MAD yang juga Ketua Dewan Penasihat BUMDesma UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi, Samanto Bandriyo dalam sambutan mengucap syukur karena BUMDesma setempat bisa mengadakan MAD.
“Kegiatan MAD ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan amanah dan mengoperasionalkan BUMDesma UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi. Dalam MAD ini, kita juga akan merencanakan berbagai program dan kegiatan kelembagaan BUMDesma selama tahun 2024. Semoga kedepan kita dapat meningkatkan kegiatan dan pendapatan BUMDesma, sehingga masyarakat Kecamatan Wedi menjadi lebih maju, mandiri dan sejahtera,” katanya.
Sedang Camat Wedi Widaya dalam sambutan menyampaikan selamat kepada pengelola BUMDesma UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi yang sudah berhasil menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Buku 2023 dan mengadakan MAD.
“Ini menjadi momen penting bagi BUMDesma UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi. Setelah satu tahun melakukan kinerja sesuai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), kini sudah bisa menyusun LPJ. Semoga LPJ ini bisa dipahami para peserta MAD. Apalagi yang membanggakan, BUMDesma dapat meraih surplus (pendapatan), dan tidak defisit. Selain itu, juga punya aset, tanah, dan sebagainya,” ujarnya.
Widaya berharap, kedepan, BUMDesma UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi bisa mengembangkan bidang usaha yang baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
“Sampai saat ini usaha yang dilakukan BUMDesma adalah simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). Nah, mulai sekarang perlu digagas usaha yang lain. Jadi tidak hanya itu (SPP) saja. Karena potensinya sangat terbuka,” harapnya.
Sementara itu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten, Loegtyatmadji Tjahjo Noegroho menjelaskan, visi utama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah untuk mengentaskan kemiskinan.
“Karena itu, kalau usaha SPP itu mempunyai surplus, maka digunakan untuk dana sosial, yaitu membantu orang miskin,” tandasnya.
Adji menyatakan, setelah kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) bertransformasi menjadi BUMDesma, maka kesempatan dan peluang untuk mengembangkan usaha menjadi terbuka lebar dan legal. Karena BUMDesma itu sudah berbentuk badan hukum usaha, seperti PT, CV, dan lainnya.
“Nah, untuk mengembangkan usaha baru, maka pengelola BUMDesma perlu menguasai pengelolaan usaha kelompok. Pengelola harus memahami ekosistem produksi, yaitu menguasai hulu sampai hilir. Diantaranya menguasai bahan baku, proses produksi, produk, pemasaran, dan lain-lain. Selain itu, juga harus membangun jaringan,” pesannya.
Terkait, Direktur BUMDesma UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi, Sutanoyo dalam MAD tersebut memaparkan, jumlah pendapatan BUMDesma pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023 adalah Rp983.594.802. Pendapatan ini terdiri dari jasa SPP, bunga bank, denda, dan lain-lain. Sedang biaya yang dikeluarkan (baik biaya operasional maupun biaya non operasional) sejumlah Rp411.517.163. Sehingga surplus tahun 2023 adalah Rp572.077.639.
Untuk diketahui, jumlah kelompok SPP yang dilayani ada 266 kelompok yang tersebar di 19 desa, dengan jumlah peminjam sebanyak 1.740 orang. Adapun jenis usaha yang digeluti peminjam yaitu ternak, tani, dagang, industri rumah tangga, dan lain-lain. Sedang jumlah dana SPP yang digulirkan selama tahun 2023 sebanyak Rp8.788.500.000.
