WartaKita.org – Warga Desa Kemiri, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten mengadakan bersih dusun dengan menggelar pentas kethoprak dengan lakon “Mustikaning Senopati Majapahit” pada Jumat (14/9/2018) malam.
Pada kesempatan itu, panitia kethoprak mengundang warga setempat, tokoh masyarakat, dan sejumlah pejabat, termasuk Anggota DPR RI dari Partai Golkar Endang Srikarti Handayani (ESH) untuk menyaksikan pentas kethoprak yang dimainkan oleh para wartawan dan insan kehumasan yang bekerja di Kabupaten Klaten.
Berdasarkan informasi, panitia kethoprak sebenarnya sudah merancang tata urutan acara. Seperti memberikan waktu sambutan untuk beberapa tokoh, termasuk sambutan dari Endang Srikarti Handayani. Namun teryata, acara sambutan dari Anggota DPR RI ini tiba-tiba “ditiadakan” karena sebab yang tidak jelas. Kontan saja, hal ini menimbulkan pertanyaan dari warga dan penonton kethoprak. Karena panitia sudah mengundang Endang Srikarti Handayani dan telah hadir di lokasi, tetapi tidak diberi kesempatan untuk memberikan sambutan.
Selang beberapa hari kemudian, “misteri” mengapa Endang Srikarti Handayani tidak memberikan sambutan terkuak sudah. Ada informasi, panitia bersih dusun Kemiri dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten. Intinya, agar panitia tidak memberikan waktu pada Endang Srikarti Handayani untuk memberikan sambutan pada pentas kethoprak itu.
Rekaman video saat Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkurrahman yang “melarang” Panitia bersih dusun Kemiri untuk memberikan waktu pada Endang Srikarti Handayani untuk memberikan sambutan kini viral di media sosial.
“Rekaman video (saat Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkurrahman memanggil Panitia bersih dusun Kemiri) ini juga sudah banyak beredar melalui WhatsApp (WA) di sebagian masyarakat Kemiri. Karena warga juga bertanya-tanya, mengapa Anggota DPR RI itu diundang dan sudah datang, tapi kok tidak diberi kesempatan untuk memberikan sambutan,” kata warga Kemiri.
Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkurrahman menampik telah “membatasi gerak” Endang Srikarti Handayani sebagai Anggota DPR RI. Tindakan Bawaslu Klaten melarang Endang Srikarti Handayani untuk naik panggung dan memberikan sambutan dalam pentas ketoprak tersebut untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran kampanye karena parpol sudah ditetapkan dan sebagai peserta pemilu.
”Yang kita cegah adalah jangan sampai yang bersangkutan nanti keseleo bilang, bahwa dia nyaleg lagi dari parpol A, misalnya. Karena itu bisa dikategorikan pelanggaran, karena mencuri start kampanye,” ujarnya.
Terkait, Anggota DPR RI Endang Srikarti Handayani membenarkan kejadian pada pentas ketoprak di Desa Kemiri tersebut. Menurutnya, sikap Ketua Bawaslu Klaten yang seperti ini sangat disayangkan dan dinilai salah persepsi.
“Saya juga mendapatkan kiriman video itu dari panitia sebagai bukti dan permohonan maaf panitia karena tidak memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan karena dilarang oleh Ketua Bawaslu Klaten. Dalam hal ini, Bawaslu Klaten sudah mencoba untuk membohongi publik tentang lembaga DPR. Saya khan anggota DPR yang masih menjabat, dan lembaga DPR-nya masih ada. Saya baru selesai pada Oktober 2019. Dan rakyat wajib tahu (tentang) hal itu,” ucapnya.
Endang Srikarti Handayani menegaskan, dengan sikap seperti ini, Bawaslu Kabupaten Klaten sampai jajaran Panwas Kecamatan dinilai salah persepsi tentang anggota DPR RI yang merupakan wakil rakyat, yang mempunyai kewajiban untuk juga melayani rakyat.
”Ini jelas merugikan rakyat saya. Karena saya ini miliknya rakyat. Untuk bisa memperjuangkan aspirasi rakyat, ya dengan cara berdialog, dengan komunikasi. Saya tidak boleh menyembunyikan asal usul dan lembaga saya. Kalau seperti ini, khan yang dirugikan rakyat. Mestinya Bawaslu Klaten tahu, wakil rakyat menemui rakyatnya itu untuk hadir, menyerap aspirasi, dan menyampaikan apresiasi atas hasil karya rakyatnya, termasuk pentas kethoprak itu,” tandasnya.
