WartaKita.org – Saat ini, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia sedang menghadapi sejumlah tantangan global. Diantaranya ancaman perang modern atau perang non militer, proxy war, revolusi industri, dan kemajuan teknologi.
Pernyataan ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Kadarwati dalam kegiatan “Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial” di aula Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kerta Raharja Jalan Merapi Nomor 19 Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Senin (29/3/2021).
“Untuk menghadapi tantangan global dan mencegah timbulnya konflik sosial tersebut, maka perlu dilakukan penguatan pilar kebangsaan, yaitu Pancasila (sebagai Ideologi dan Dasar Negara), UUD NRI Tahun 1945 (Konstitusi Negara), NKRI (bentuk negara), dan Bhinneka Tunggal Ika (semboyan negara), ” katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah ini menyampaikan, bangsa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai macam agama, suku bangsa, budaya, dan ras. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut masyarakat majemuk atau multiculture.
“Kemajukan masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, tetapi jika berjalan secara selaras, serasi, dan harmonis akan tercipta integrasi sosial. Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakatnya, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaannya,” ujarnya.
Anggota DPRD Jawa Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta ini menjelaskan, pilar kebangsaan tersebut harus diaktulisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam kehidupan bermasyarakat, warga perlu mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati, guyub rukun, dan saling tolong menolong.
Sedang dalam kehidupan berbangsa, perlu dipupuk terus semangat Bhinneka Tunggal Ika, persatuan nasional, bangga menjadi bangsa Indonesia, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta nasionalisme.
Sementara itu dalam kehidupan bernegara, masyarakat perlu sadar akan hak dan kewajiban, taat hukum, musyawarah untuk mufakat, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
“Ketiga hal itu (bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara) perlu diimplementasikan dalam aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan (hankam) serta didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” tandasnya.
Kegiatan yang mengusung tema “Melalui koordinasi dan sinergitas kita tingkatkan peran aktif masyarakat dalam mencegah konflik sosial” ini digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah.
Sedang narasumber yang tampil yakni Anggota DPRD Jawa Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII, yaitu Hartanto, Kadarwati, Sri Marnyuni, dan Mujaeroni. Keempatnya berasal dari Kabupaten Klaten.
Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Haerudin dalam sambutan yang dibacakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol Kabupaten Klaten Bambang Tri Purwanto mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat Jawa Tengah dalam mencegah konflik sosial serta bisa menampilkan suasana sejuk dan aman di masyarakat Jawa Tengah.
“Apabila kita cermati bersama, dari berbagai perkembangan situsi sosial politik maupun bidang kehidupan lainnya, terlihat bahwa sebagian besar dapat berpotensi konflik. Sehingga perlu diwaspadai. Bahkan dinamika kehidupan nasional maupun regional kedepan masih akan tetap diwarnai oleh sejumlah potensi konflik dan bentuk-bentuk gangguan sosial di daerah. Mulai dari konflik lahan, konflik agama, aksi unjuk rasa, tindak kekerasan, sampai kepada ancaman teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucapnya.
