Warta Kita.org – Di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, para petani di Kabupaten Klaten diajak untuk tetap bersemangat menanam tembakau. Apalagi pada tahun 2026 ini, diperkirakan iklim sangat mendukung untuk menanam tembakau dan permintaan akan tembakau lumayan besar.
Pernyataan ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Kadarwati pada kegiatan Peningkatan kualitas kebijakan melalui kesenian tradisional dan sekaligus halalbihalal anggota DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Klaten di Gedung Pandawa Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten pada Rabu (8/4/2026) sore.
“Saya mengajak para petani untuk tetap bersemangat, untuk terus menanam tembakau. Karena petani tembakau itu adalah pejuang bagi bangsa dan negara. Hanya saja, kita juga harus memperhatikan anjuran dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Kalau bisa, kita usahakan panennya pada bulan Agustus atau September. Jangan lebih dari bulan September,” katanya.
Kadarwati menyampaikan, berdasarkan prakiraan BMKG, iklim tahun ini sangat mendukung untuk menanam tembakau. Selain itu, permintaan akan tembakau juga lumayan besar.
“Dari kegiatan di Solo kemarin ada informasi bahwa permintaan tembakau tahun ini lumayan besar. Nah, ini peluang yang harus kita tangkap. Semoga hasil tembakau kita tahun ini bagus, rejeki kita lancar, bisa nyaur utang. Maka saya berpesan, nek nandur (tembakau) ora sah kemrungsung. Sebab titi mangsane rejekine manungsa kuwi wis ditakdirke karo Gusti Allah,” ujarnya.
Penasihat DPC APTI Kabupaten Klaten ini menyatakan, kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan hasil perjuangan para petani tembakau. Hanya saja, implementasi di tingkat peraturan turunan dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
“Nilai DBHCHT ini cukup besar, tetapi pemanfaatannya belum maksimal dirasakan petani. Regulasi teknisnya masih perlu disempurnakan agar benar-benar menyentuh kebutuhan petani di lapangan. Karena kebutuhan petani itu mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, hingga pemasaran hasil panen,” ungkapnya.
Karena itu, Anggota DPRD Jawa Tengah Dapil VII ini mendorong agar alokasi DBHCHT juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur pengairan serta penyediaan alat pertanian yang efisien.
“Ini untuk menekan biaya produksi, terutama di tengah keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) seperti sekarang ini,” tandasnya.
Sedang Sekretaris DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah Nanang Teguh Sambodo menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada petani.
Ia mengungkapkan, selama ini petani kerap tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan strategis, termasuk yang berkaitan dengan sektor tembakau.
Padahal menurutnya, keterlibatan petani sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah supaya tepat sasaran di lapangan.
“APTI akan terus mendampingi petani dan mengkritisi kebijakan yang kurang adil. Kami berharap ada komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan petani,” ungkapnya.
Nanang juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas hasil tembakau agar dapat terserap oleh industri.
“Karena itu saya mendorong petani untuk menjalin kemitraan dengan pabrikan guna memastikan kepastian pasar,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Desa (Kades) Jatipuro Tulus Nugroho menyambut baik acara halal bihalal para petani tembakau yang tergabung di APTI Klaten ini.
“Selamat datang bapak, ibu semua. Terima kasih Bu Kadarwati yang telah memilih Desa Jatipuro untuk ajang temu kangen dan halalbihalal para petani tembakau Klaten. Semoga dengan halalbihalal ini, kita saling melebur kesalahan kita, kita kembali fitri,” ucapnya.
Acara halalbihalal ini diisi dengan tausiyah yang disampaikan Ustaz Tri Harni Sugondo dan dimeriahkan dengan penampilan campursari “Campur Ngaji” dari Klaten.
