WartaKita.org – Sebuah catatan yang membanggakan dibukukan oleh Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
Pada Tahun Anggaran (TA) 2022 (dari 1 Januari sampai 31 Desember), BKAD Wedi berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp1.038.974.752. Sedang biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp405.954.753. Sehingga surplus kotor yang diperoleh BKAD Wedi adalah Rp633.019.999.
Setelah dikurangi untuk cadangan risiko kredit sejumlah Rp145.651.080, maka surplus netto (bersih) yang diperoleh BKAD Wedi pada TA 2022 ini sebesar Rp487.368.919.
Hal ini mengemuka pada Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban TA 2022, Perencanaan TA 2023 dan Penetapan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) menjadi BUMDes Bersama UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi di aula kantor kecamatan setempat, Selasa (28/2/2023).
Tak hanya itu, selama 2022, BKAD Wedi telah menyalurkan dana bergulir dalam bentuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sejumlah Rp9.915.500.500. Dana SPP ini dimanfaatkan oleh 269 kelompok dengan jumlah peminjam sebanyak 1.778 orang dari rumah tangga miskin (RTM).
Ketua BKAD Kecamatan Wedi yang juga ketua penyelenggara MAD, Umar Muhammad dalam sambutan mengatakan, MAD ini dirasa penting karena Kelembagaan BKAD akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TA 2022 dan Perencanaan TA 2023.
“Dan yang sangat penting adalah penetapan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) menjadi BUMDes Bersama UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi. BKAD Wedi akan bertransformasi menjadi BUMDes Bersama UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi,” katanya.
Sedang Camat Wedi yang diwakili Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Wedi, Untung Agil menyambut baik dan mengapresiasi kinerja Kelembagaan BKAD Wedi selama ini. Karena BKAD Wedi telah membantu Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat, dan menyejahterakan warga Kecamatan Wedi.
“Kita juga menyambut baik rencana BKAD Wedi yang akan bertransformasi menjadi BUMDes Bersama UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi. Ini peristiwa yang sangat penting. Meski ada perubahan nama, namun spirit dari kita, untuk kita, dan oleh kita harus tetap dijaga. Dana Bergulir Masyarakat ini harus bisa lestari dan ngrembaka (berkembang),” harapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dispermasdes) Kabupaten Klaten yang diwakili Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Fery Adiatmaja mengatakan, transformasi dari BKAD menjadi BUMDes Bersama merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah dan Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021.
“Kami mengapresiasi penetapan dan pengesahan BKAD Wedi menjadi BUMDes Bersama Narto Sabdo. Apalagi pembahasan AD ART-nya sampai 7 kali. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Wedi sangat peduli, sangat serius dalam merencanakan BUMDes Bersama yang lebih baik. Kami berharap, kedepan, BUMDes Bersama ini bisa menambah usaha lainnya. Namun, kegiatan SPP tetap menjadi usaha yang utama,” pesannya.
Pada kesempatan itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten, Loegtyatmadji Tjahjo Noegroho berpesan kepada peserta MAD agar jangan hanya “terharu” ketika melihat orang miskin. Tetapi harus tergerak hatinya untuk membantu mereka yang berkekurangan. Maka, sebagian keuntungan dari usaha BKAD atau BUMDes Bersama itu harus dialokasikan untuk membantu warga miskin.
“Ada 3 prinsip dasar dalam mengelola Dana Bergulir Masyarakat. Pertama, transparan atau terbuka. Kedua, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan ketiga, partisipasi atau melibatkan masyarakat. Karena itu, peserta MAD yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa itu diundang, diberitahu, ini lho aset kita. DBM ini adalah milik bersama. Maka, DBM ini nggak boleh habis, tetapi harus dilestarikan dan dikembangkan,” tandasnya.
Loegtyatmadji Tjahjo Noegroho menambahkan, konsep BKAD atau BUMDes Bersama ini dirancang untuk kesejahteraan bersama. Ini adalah implementasi dari Ekonomi Pancasila yang sesungguhnya. Karena program ini terutama untuk membantu warga yang paling rentan.
“Ekonomi Pancasila itu intinya gotong royong. Semuanya untuk kepentingan bersama. Maka saya berharap, gagasan dari Bung Karno dan Bung Hatta, serta inspirasi dari Mbah Narto Sabdo ini dapat diwujudkan di Kecamatan Wedi,” harapnya.
Dalam MAD ini, peserta menyepakati BKAD Wedi bertransformasi menjadi BUMDes Bersama UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi.
Peserta juga menyepakati personel yang dipilih menjadi Pengurus BUMDes Bersama UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi, seperti Dewan Penasihat, Pelaksana Operasional (Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Bagian Pemberdayaan), Pengawas dan Tim Verifikasi.
Untuk Dewan Penasihat terdiri dari Samanto (Kades Trotok) sebagai Ketua, Herning Jati Widagdo (Kades Canan) sebagai Sekretaris, dan Sri Agung Sukawijaya (Pj Kades Kadilanggon), Sumarsono “Ambon” (Kades Pasung) serta Heru Purnomo (Kades Pandes) sebagai Anggota.
Sedang untuk Pengawas terdiri dari David Sakiman (Desa Pesu), L Sukamta (Desa Kalitengah) dan Umar Muhammad (Desa Kadilanggon).
Sementara itu untuk Tim Verifikasi terdiri dari Siti Nurjanah (Desa Pasung), Soepomo (Desa Kalitengah) dan Sri Lestari (Desa Sembung).
Dan untuk Pelaksana Operasional terdiri dari Direktur Sutanoyo, Sekretaris Ari Prasetyo, Bendahara Siti MDR dan Bagian Pemberdayaan Tri Susanto.
Pengelola BUMDes Bersama UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi ini bekerja per 28 Februari 2023 sampai 31 Desember 2028.
Usai penetapan BUMDes Bersama UPK Narto Sabdo Kecamatan Wedi, dilanjutkan dengan pengundian hadiah bagi kelompok SPP. Berbagai hadiah menarik disiapkan oleh BKAD Wedi, seperti kulkas, mesin cuci, magic com, dispenser, kipas angin, dan sebagainya.
