Pemkab Klaten Targetkan Jadi Kabupaten ODF Pada Tahun 2020

Bupati Klaten Sri Mulyani saat acara sambang warga di Desa Tanjungan, Rabu (8/8/2018).

WartaKita.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memprogramkan dapat mendeklarasikan sebagai Kabupaten Open Defecation Free (ODF) atau Kabupaten yang semua warganya sudah tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada tahun 2020 nanti.

Saat ini, sudah ada dua kecamatan yang mendeklarasikan sebagai Kecamatan ODF, yakni Kecamatan Cawas dan Bayat, serta satu kecamatan yang lolos verifikasi sebagai Kecamatan ODF yakni Kecamatan Gantiwarno.

Bacaan Lainnya

Hal ini disampaikan Bupati Klaten Sri Mulyani pada acara sambang warga di Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten pada Rabu (8/8/2018).

“Saat ini, masih ada 23 kecamatan lagi yang harus bekerja keras untuk mendeklarasikan Klaten sebagai Kabupaten ODF. Untuk itu saya berharap, para camat yang wilayahnya belum lolos verifikasi sebagai Kecamatan ODF agar terus bekerja secara maksimal dengan membuat target yang terarah dan terukur untuk mencapai kecamatan ODF. Sehingga nantinya 23 kecamatan lainnya itu segera dapat lolos verifikasi sebagai Kecamatan ODF,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan, dari 19 desa di Kecamatan Wedi, sampai Agustus 2018 ini masih ada lima desa yang masuk kategori desa merah atau desa miskin, yaitu Desa Pasung, Sukorejo, Brangkal, Kaligayam, dan Melikan.

Sedangkan untuk tingkat Kabupaten Klaten, dari data terbaru yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyatakan, pada tahun 2017, masih ada 101 desa merah di Kabupaten Klaten. Dan sekarang tinggal 88 desa merah.

“Bagi desa yang masih masuk desa miskin, saya minta agar para kepala desanya kreatif melakukan program kerja seperti membuat pelatihan aneka usaha dan meminta bantuan permodalan baik ke Pemkab Klaten, Pemprov Jateng, dan Pemerintah Pusat,” katanya.

Bupati Sri Mulyani menyatakan, bagi desa yang masuk kategori desa miskin, warganya perlu diikutkan pelatihan aneka usaha seperti konveksi, usaha membuat makanan, pelatihan membuat dawet, atau usaha lain.

“Sehingga nantinya warga dapat menghasilkan uang secara mandiri dari usaha yang dilakukannya, dan akhirnya kesejahteraan warga dapat meningkat,” pesannya.

Pos terkait