WartaKita.org- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus mendorong berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa di Kabupaten Klaten.
Ajakan itu disampaikan Bupati Klaten Sri Mulyani saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) terkait BUMDes di Balai Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten pada Kamis (2/8/2018).
“Pemkab Klaten berharap, di setiap desa segera berdiri BUMDes. Apalagi, sampai saat ini, dari 391 desa di Klaten, baru terdapat 219 BUMDes yang terbentuk dengan beragam potensi. Padahal keberadaan BUMDes itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ajakan Bupati Klaten terkait pendirian BUMDes ini ditanggapi baik Ketua Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Suratman.
Dia menyatakan, agar keberadaan BUMDes itu bisa berkembang dan menyejahterakan masyarakat, maka perlu adanya sekolah BUMDes. Harapannya, sekolah BUMDes ini dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUMDes yang berkualitas, mampu melihat peluang dan mampu mengelola potensi yang ada di desanya
“Ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menumbuhkan produk unggulan di setiap desa. Mulai dari program embung, sarana olahraga, one village one product (OVOP) hingga BUMDes,” ujarnya.
Suratman menyatakan, sekalipun di desa itu tidak memiliki potensi alam sehingga tidak memiliki objek wisata, tetapi BUMDes tetap bisa dijalankan.
“Misalnya saja ada SDM di desa itu yang menguasai perkembangan teknologi informasi sehingga bisa membuat aplikasi. Atau dengan menawarkan kemudahan dalam bertransaksi melalui aplikasi ke berbagai unit usaha sehingga keuntungan yang didapat bisa jadi lebih,” jelasnya.
Pria asli Klaten ini siap melakukan pendampingan kepada para pelaku BUMDes di Klaten. Mulai dari penerjunan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM hingga dilibatkannya para professor untuk langsung terjun ke lapangan. Mereka akan didampingi dari menemukan potensi hingga pemasarannya sehingga mampu dikelola oleh BUMDes.
“Kami siap memberikan pendampingan dengan menyiapkan SDM dan teknologinya. Nanti terserah ibu bupati bentuk sekolah BUMDes-nya. Mau dibuatkan gedung sendiri atau gimana. Termasuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga khususnya pada kemudahan permodalan,” jelasnya.
