WartaKita.org – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Klaten Sri Martono mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa melihat kondisi masyarakat di bawah yang sangat berat.
Sebagai partai politik yang selalu membela kepentingan wong cilik, PKS merasa terpanggil untuk bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang saat ini dinilai kurang tepat.
Karena itu, Ketua DPD PKS Klaten Sri Martono meminta Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu dikarenakan kondisi masyarakat yang sudah berat dampak dihantam pandemi Covid-19 dua tahun belakangan ini.
“Kami dari PKS berharap Pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Kita tahu selama dua tahun terakhir, negara kita baru dihantam pandemi Covid-19. Dampak dari itu, perekonomian jalan di tempat. Dan saat ini, ketika roda perekonomian baru mau menggeliat, Pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang akan menambah beban masyarakat luas khususnya rakyat kecil,” katanya.
Sri Martono mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan menurunkan daya beli masyarakat. Kalau harga BBM naik, tentunya akan berimbas pada kenaikan harga bahan pokok lainnya.
“Dan pasti, daya beli masyarakat semakin rendah. Oleh karena itu, Pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk memulihkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini sangat luas. Untuk itu, PKS mulai dari tingkat paling bawah hingga Pusat dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Batalkan kenaikan harga BBM. Kami di tingkat daerah bersama Fraksi PKS di DPRD dan di Pusat bersama Fraksi PKS di DPR RI ,dan atas nama seluruh rakyat Indonesia yang sependapat dengan kami, dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM,” ucap Sri Martono.
