WartaKita.org – Ada satu “keprihatinan” tergambar di dunia pendidikan Indonesia.
Ternyata, hanya 31 persen lulusan SMA – SMK yang bisa melanjutkan pendidikan atau kuliah di perguruan tinggi.
Pernyataan ini disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI, Dr Muhamad Hasan Chabibie pada Kuliah Umum di Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten pada Kamis (22/5/2025).
“Sekarang ini, angka partisipasi kuliah dari SMA – SMK itu hanya 31 persen di seluruh Indonesia. Tentu, ini menjadi keprihatinan bersama. Karena masih ada 69 persen lainnya (lulusan SMA – SMK) yang tidak kuliah,” katanya.
Dalam kuliah umum yang mengusung tema “Peran riset dan teknologi digital dalam mendorong transformasi pendidikan tinggi di Indonesia” ini, Muhamad Hasan Chabibie menjelaskan, ada banyak faktor yang menyebabkan angka partisipasi kuliah dari SMA – SMK di Indonesia masih rendah.
“Ada banyak faktor, terutama faktor ekonomi. Karena untuk melanjutkan pendidikan dari SMA – SMK ke perguruan tinggi itu butuh banyak biaya. Walaupun kampus di Indonesia itu lebih banyak daripada kampus yang ada di luar negeri, dari sisi jumlah, tetapi secara kualitas kita belum tahu,” ujarnya.
Hasan menyatakan, berbagai upaya perlu dilakukan agar angka partisipasi kuliah di Indonesia itu meningkat.
“Satu, tentu saja gotong royong . Maka, kata kuncinya ada di kerjasama dan kebijakan. Pemerintah punya KIP (Kartu Indonesia Pintar) kuliah. Maka saya berharap, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu punya KIP kuliah daerah. Ini sebagai sebuah bentuk negara hadir untuk menaikkan angka partisipasi kuliah,” tandasnya.
“Yang kedua, di dalam konteks gotong royong itu, yang dilakukan stakeholder semacam bapak asuh. Ini untuk memastikan bahwa anak itu bisa kuliah. Mungkin, banyak pengusaha di Klaten, pemimpin organisasi, birokrasi. Oke, memang tidak ada skema KIP kuliah daerah misalnya, tetapi ini bisa digerakkan (dengan) semacam bapak asuh tadi,” ungkapnya.
“Yang ketiga, tentu kita mengajak perusahaan atau CSR (corporate social responsibility). Mungkin dalam bentuk skema beasiswa. Ini untuk memastikan anak-anak kita bisa kuliah. Nah, tesis-tesis kayak gini kalau bisa disuarakan Unwidha ke para pengambil kebijakan, saya rasa akan jadi solusi,” terangnya.
Hasan membayangkan, kalau ada sejumlah kepala dinas, camat, lurah atau kepala desa yang secara individual comitmen mau membiayai anak untuk kuliah (di luar KIP kuliah dan KIP kuliah daerah), tentu ini bisa dijadikan instrumen.
“Kalau ada anak yang tidak mampu kita kuliahkan, tinggal nanti ditangkap oleh teman-teman Unwidha. Mungkin nanti kuliahnya di tempat saya. Nanti ada skema semacam itu,” harapnya.
Apa yang disampaikan Muhamad Hasan Chabibie ini mendapat tanggapan yang baik dari Rektor Unwidha Prof Triyono.
“Kita sudah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten. Kami sudah tiga tahun ini berkirim surat, yang isinya: siapa yang ingin kuliah di Unwidha dan mendapat rekomendasi dari kepala desa, akan ada pengurangan biaya pangkal sebesar Rp2 juta. Dan setiap semester mendapat keringanan biaya Rp1 juta. Kami juga mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai pola yang tujuannya agar angka partisipasi kuliah (yang masih sebesar 31 persen itu) dapat meningkat,” jelas Rektor.
Prof Triyono menambahkan, memang tidak semua lulusan SMA – SMK itu akan melanjutkan kuliah.
“Tidak mungkin itu. Nggak mungkin 100 persen (melanjutkan kuliah). Memang semakin ke atas, persentasenya semakin kecil. Ya penginnya semua lulusan SMA – SMK itu bisa kuliah. Tetapi itu tidak mungkin, karena ada yang langsung bekerja, menikah, dan sebagainya,” tandas Rektor.
Sementara itu Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismaya yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Titin Windiyarsih menyambut baik kegiatan kuliah umum yang dilakukan Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Unwidha Klaten ini.
“Kuliah umum ini menjadi saat yang tepat untuk menggali berbagi ilmu dan penguatan ekosistem perguruan tinggi, sain dan teknologi. Karena perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi, dan pembangunan sumber daya manusia yang lebih unggul dan kompetitif,” ucap Titin.
