WartaKita.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten sukses mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2021.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Klaten berhasil menyabet Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2018.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (BPK Jateng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada lima Pemerintah Daerah (Pemda), yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sukoharjo di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jumat (13/05/2022) siang.
Atas laporan keuangan lima pemerintah daerah tersebut, BPK Jateng memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion.
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali menyampaikan, kali ini, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diserahkan kepada lima kabupaten. Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada DPRD dan Kepala Daerah atas sinergi serta dukungan selama pemeriksaan.
Ayub Amali berharap, kedepan opini tersebut dapat dipertahankan dan dilanjutkan.
“Saya mengajak Kepala Daerah dan DPRD untuk dapat bersama-sama dan berusaha serta berkomitmen untuk menyelenggarakan keuangan negara serta daerah yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Sedang Bupati Klaten Sri Mulyani saat ditemui seusai acara menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian Kabupaten Klaten meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2021.
Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten atas kerja sama yang dilakukan selama ini.
Sri Mulyani menyebut, pencapaian Opini WTP ini diraih berkat semangat seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran legislatif di Kabupaten Klaten.
“Saya berharap, semoga capaian WTP tersebut dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Klaten serta mempertahankan kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten yang akuntabel dan transparan,” harap Bupati.
