WartaKita.org – DPR RI berharap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa dapat mandiri dan menyejahterakan masyarakat desa.
Harapan ini disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Endang Srikarti Handayani di sela-sela Pelatihan kewirausahaan melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) bagi kelompok strategis dan sosialisasi program kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagi Kepala Desa, BUMDes, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se Kabupaten Klaten di Wisma Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Klaten, Sabtu (17/2/2018).
Acara ini merupakan Kerjasama Anggota DPR RI Komisi VI Endang Srikarti Handayani dengan Kementerian Koperasi dan UMKM RI serta Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
“Saya berharap, keberadaan BUMDes, yang merupakan usaha ekonomi masyarakat desa dapat menyejahterakan masyarakat dan bisa mandiri di desa masing-masing,” harapnya.
Anggota DPR RI Komisi VI ini mengatakan, agar BUMDes bisa berkembang, maka para pengelolanya perlu diberikan pelatihan manajemen dan kewirausahaan.
“Pada pelatihan ini diberikan ilmu untuk pelaku UMKM dan pengelola BUMDEs. Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para pelaku dan pengelolanya. Juga diberikan sistem aplikasi untuk mengakses bantuan permodalan. Dengan begitu diharapkan, UMKM dan BUMDes dapat dikelola dengan modern, dalam skala yang lebih luas (nasional), dan bisa online,” katanya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng V ini menyatakan, agar BUMDes bisa segera mandiri, maka perlu dibantu dalam mengakses bantuan permodalan.
“Dalam pelatihan ini, saya menggandeng banyak pihak. Seperti Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB). Pada tahun 2018 ini, LPDB telah menyiapkan alokasi dana Rp1,2 triliun untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi dan UMKM. Nah, BUMDes juga bisa mengakses bantuan permodalan ini. Koperasi, UMKM, dan BUMDes bisa mengakses pinjaman minimal Rp50 juta, dan maksimal Rp200 juta dengan bunga yang sangat ringan,” paparnya.
Endang Srikarti Handayani berharap, peluang ini dapat digunakan untuk pengembangan BUMDes di Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, dan daerah lainnya di seluruh Indonesia.
“Kesempatan ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh pengelola BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desanya, dan (BUMDes) agar dapat mandiri,“ tandasnya.
Karena itu, Endang meminta kepada BUMN yang memberikan program kemitraan maupun pengelola LPDB untuk tidak mempersulit bagi rakyat atau BUMDes yang ingin mengajukan bantuan permodalan.
“Jika persyaratannya sudah terpenuhi (sudah lengkap), maka segera saja (pinjaman itu) dapat dicairkan,” pintanya.
