WartaKita.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten di era Bupati Sri Mulyani berhasil menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah “desa merah” di Kabupaten Klaten.
Pada tahun 2017, angka kemiskinan di Klaten sekitar 14 persen. Dan pada tahun 2018 turun dua digit menjadi 12 persen.
Sejak dilantik pada Senin, 27 November 2017, Bupati Sri Mulyani juga berhasil mengurangi “desa merah”. Pada tahun 2017, jumlah desa merah di Klaten masih terdapat 101 desa. Namun pada tahun 2018, jumlah “desa merah” tinggal 88 desa. Atau dengan kata lain, Bupati Sri Mulyani sudah mewujudkan 13 “desa merah” menjadi desa sejahtera.
Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan, untuk mengurangi kemiskinan, Pemkab Klaten melaksanakan program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jambanisasi, pendidikan dan pelatihan usaha oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cawas pada tahun 2019.
Pemkab Klaten juga meningkatkan fasilitas pelayanan dasar seperti kesehatan, pencegahan stunting, dan pemberian subsidi bunga pada pelaku usaha yang pinjam di bank dengan anggaran Rp2 miliar.
Selain itu, Pemkab Klaten juga memperkuat pendidikan di daerah perbatasan dan peningkatan kesejahteraan guru, baik Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan K-2 pada tahun 2019.
Bupati Klaten mengatakan, untuk mengentaskan “desa merah” menjadi desa sejahtera harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor, lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat.
Misalnya, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Klaten yang mengadakan aneka pelatihan kepada masyarakat untuk berusaha. Seperti membuat dawet, membuat tahu bakso, menjahit, menyablon, berjualan angkringan dan aneka pelatihan lainnya. Dengan pelatihan tersebut, para peserta pelatihan diberikan permodalan untuk berusaha, sehingga lambat laun warga akan mendapatkan penghasilan dan dapat berusaha secara mandiri.
Kemudian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten yang mengadakan kegiatan padat karya tunai. Program padat karya tunai yang didukung Pemerintah Pusat termasuk jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program “BUMN hadir untuk negeri” ini sangat membantu warga dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.
Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperwaskim) Klaten juga memprogramkan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang didukung dari Pemprov Jateng dan Pemerintah Pusat. Karena itu, Bupati Klaten mengharapkan kepada semua perusahaan di Klaten agar program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diarahkan untuk melakukan pembangunan RTLH. Sehingga nantinya semua warga Klaten dapat tinggal di rumah yang memenuhi syarat kesehatan serta dapat hidup sejahtera dan bahagia.
Bupati Sri Mulyani menambahkan, untuk mengentaskan “desa merah” Pemkab Klaten memberikan dana kewirausahaan di setiap kecamatan yang terdapat “desa merah”. Selain itu, masyarakat diberikan keterampilan dan alat penunjang. Harapannya, seluruh warga yang terpilih melaluli verifikasi oleh tim dan mendapatkan bantuan, bisa menjalankan usaha dengan baik.
Pemkab Klaten juga mendukung Pemerintah Desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan potensi desanya masing-masing sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Pengembangan BUMDes dapat didukung dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat. Pemkab Klaten juga akan memberikan penguatan BUMDes untuk meningkatkan usaha dan verifikasinya dilakukan di Dispermades Klaten pada tahun 2019.
“Dengan berbagai program tersebut, dari yang dulu ada 101 “desa merah”, sekarang menjadi 88 “desa merah”. Dan semoga di tahun depan, “desa merah” yang ada itu sudah menjadi desa sejahtera,” harap Bupati.
Sedang Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Klaten Sunarno menyampaikan, pengurangan jumlah “desa merah” ini antara lain berkat bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat ke desa seperti Dana Desa, Program Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan, dan lainnya.
Sementara itu untuk mengurangi pengangguran, Pemkab Klaten melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan Bursa Tenaga Kerja atau Klaten Job Market Fair. Penyelenggaraan Klaten Job Market Fair ini bertujuan untuk membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi para pencari kerja. Upaya ini untuk mengatasi pengangguran yang ada di Klaten akibat laju peningkatan kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan pencari kerja.
