Cegah Dan Turunkan Stunting, Pemkab Klaten Adakan Rakor TPPS Dalam Rangka Persiapan SSGI

Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka persiapan Studi Status Gizi Indonesia Kabupaten Klaten 2024 yang diadakan di Pendapa Pemkab Klaten pada Senin (23/9/2024).

WartaKita.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus berupaya untuk mencegah dan menurunkan stunting.

Salah satunya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam rangka persiapan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten Klaten 2024 yang diadakan di Pendapa Pemkab Klaten pada Senin (23/9/2024).

Bacaan Lainnya

Rakor TPPS ini dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Klaten Joko Purwanto.

Sedang peserta Rakor TPPS adalah para Camat, Kepala Puskesmas, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, dan Kepala Desa (Kades) locus survey.

Untuk diketahui, Rakor TPPS ini bertujuan untuk mereview pelaksana percepatan penurunan stunting di Kabupaten Klaten. Selain itu, juga untuk membangun dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting serta merumuskan hal-hal strategis dan menemukan pola atau praktik baik dalam menurunkan angka stunting.

Dalam Rakor TPPS ini juga dibahas mengenai persiapan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di Kabupaten Klaten.

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (seperti stunting, wasting, dan underweight) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota.

Rakor TPPS dalam rangka persiapan Studi Status Gizi Indonesia Kabupaten Klaten 2024 dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Klaten, Joko Purwanto.

Rakor TPPS ini menampilkan dua pemateri, yaitu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Klaten Puspo Enggar Hastuti dan Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Klaten dr Slamet Maryanto.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Klaten, Puspo Enggar Hastuti menyampaikan, sampai 8 September 2024, di Kabupaten terdapat 63.673 balita yang terdiri dari 33.340 balita laki-laki dan 30.243 balita perempuan.

Dan dari jumlah 62.963 balita yang telah diukur tinggi badan berdasarkan umurnya (TB/U), maka diperoleh data ada 1.326 balita yang sangat pendek, 7.177 balita pendek, 54.285 balita normal, 100 balita tinggi, dan 75 balita outlier.

“Sedang yang mengalami stunting ada 8.503 balita atau dengan prevalensi 13,50,” katanya.

Puspo Enggar Hastuti menjelaskan, untuk Studi Status Gizi Indonesia di Kabupaten Klaten, maka akan dilakukan survei di 78 Desa dan Kelurahan di 26 Kecamatan. Adapun yang akan disurvey yaitu 1.946 balita stunting, 752 balita wasting, dan 1.736 balita underweight.

Kemudian balita yang akan diukur tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) sebanyak 13.774 balita. Balita yang akan diukur berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) ada 13.887 balita. Dan balita yang ditimbang berat badan berdasarkan umur (BB/U) ada 13.773 balita,” terangnya.

Rakor TPPS ini menampilkan dua pemateri, yaitu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Klaten, Puspo Enggar Hastuti dan Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Klaten, dr Slamet Maryanto.

Sedang Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Klaten, dr Slamet Maryanto menyatakan, ada sejumlah upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan SSGI ini.

Di Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Gizi akan melakukan satu, melakukan desk info ke Puskesmas hasil zoom Dinkes Provinsi Jawa Tengah terkait pelaksanaan SSGI dan blok sensus (BS). Dua, melakukan desk data ke Puskesmas di masing-masing blok sensus. Tiga, membuat pendataan balita di rumah tangga dan menyandingkan data Agustus dengan verifikasi dan validasi (verval). Empat, berkoordinasi dengan lintas program (SKKI, Promosi Kesehatan (Promkes), Kesehatan Lingkungan (Kesling) dan MIK).

Lima, menugaskan bidan desa untuk koordinasi lintas sektoral di 78 blok sensus. Enam, membuat kebijakan prioritas intervensi dan percepatan pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan PDK (dari) anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu). Tujuh, berkoordinasi lintas sektor untuk mendapatkan dukungan di luar sektor kesehatan. Delapan, monitoring update data balita di blok sensus. Dan sembilan, pembentukan tim pendampingan pelaksanaan SSGI.

Sedang Seksi Kesehatan Kerja dan Olahraga (KKO) akan melakukan satu, koordinasi dengan petugas kesling Puskesmas untuk mengawal pelaksanaan SSGI di wilayahnya. Dua, mengupayakan petugas kesling untuk memberikan edukasi tentang kesehatan lingkungan ke masyarakat yang menjasi blok sensus. Dan tiga, mengeduksi masyarakat tentang kuesioner SSGI di point kesehartan lingkungan.

Sementara di Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan akan melakukan satu, koordinasi dengan petugas promkes di puskesmas untuk mengawal pelaksanaan SSGI di wil;ayahnya. Dan dua, megupayakan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektoral untuk membantu mengedukasi masyarakat tentang kuesioner SSGI.

Kemudian di SKKI akan melakukan satu, koordinasi dengan petugas imunisasi di puskesmas untuk mengawal pelaksanaan SSGI di wilayahnya. Dan dua, meminta bidan desa melakukan edukasi pada masyarakat tentang kuesioner di item imunisasi

Rakor TPPS diikuti oleh para Camat, Kepala Puskesmas, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, dan Kepala Desa (Kades) locus survey.

Slamet Maryanto menambahkan, dalam rangka persiapan SSGI ini, Puskesmas akan melakukan satu, menyiapkan data di masing-masing blok sensus sesuai arahan Dinas Kesehatan. Dua, berkoordinasi dengan pemegang program gizi, kesling, promkes, imunisasi, bidan desa dan lintas sektoral untuk meminta kerjasama dalam pelaksanaan SSGI. Tiga, melakukan verifikasi dan validasi data balita di masing-masing rumah tangga oleh petugas. Empat, melakukan edukasi ke masyarakat oleh petugas di blok sensus terutama di rumah tangga. Dan lima, memberikan intervensi prioritas rumah tangga balita  yang ada masalah gizi dengan PMT DAN PDK.

Sedang untuk Bidan Desa akan melakukan satu, menyiapkan data di masing-masing blok sensus sesuai arahan Kepala Puskesmas. Dua, berkoordinasi dengan kepala desa, TPK, dan kader tentang pelaksanaan SSGI. Tiga, melakukan verifikasi dan validasi atau pengukuran ulang balita di masing-masing rumah tangga bersama kader. Empat, melakukan edukasi ke masyarakat di tingkat RT dan rumah tangga yang menjadi blok sensus. Lima, memberikan intervensi pada balita yang ada masalah gizi dengan PMT dan PDK di rumah tangga blok sensus. Dan enam, melakukan pemantauan mingguan setelah dilakukan intervensi.

Pos terkait