Warta Kita.org – Peran perempuan dalam memperkuat tata kelola iklim dan kebencanaan di kawasan ASEAN menjadi fokus pembahasan dalam 2nd Talking ASEAN and Regional Dialogue 2026 yang diselenggarakan di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta.
Forum ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, organisasi masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan untuk bertukar gagasan mengenai penguatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta risiko bencana di kawasan ASEAN.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh The Habibie Center (THC) bekerja sama dengan Heinrich Böll Stiftung (HBS) Asia Tenggara serta Centre for Disaster Risk Management and Sustainable Development di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UKDW ini mengangkat tema “Women’s Leadership, Climate Justice, Disaster Governance, and ASEAN Centrality“.
Ketua LPPM UKDW, Dr. Freddy Marihot Rotua Nainggolan dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim dan bencana tidak dapat dihadapi oleh satu pihak saja.
Perguruan tinggi, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
“UKDW berkomitmen tidak hanya menjadi fokus pada pendidikan dan penelitian, tetapi juga membangun kolaborasi yang menghubungkan akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat ketangguhan menghadapi bencana,” ujarnya.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi, yaitu Rahmawati Husein, MCP, Ph.D. dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Tamara Nair dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura, serta Debora Dian Utami Nugraheni, SIP dari YAKKUM Emergency Unit.
Diskusi dipandu oleh Julia Novrita, Ph.D. dari The Habibie Center.
Pada sesi pembuka, Associate Fellow at The Habibie Center, Dr. Debbie Affianty menekankan pentingnya menghubungkan pengetahuan lokal dengan kebijakan regional ASEAN.
Ia menilai, pengalaman masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana perlu menjadi bagian dari penyusunan kebijakan agar solusi yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan di lapangan.
“Perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai kelompok yang rentan, tetapi juga sebagai pemimpin dan agen perubahan yang memiliki pengetahuan serta pengalaman penting dalam membangun ketangguhan komunitas,” jelasnya.
Sementara itu, Tamara Nair mengingatkan bahwa tata kelola bencana tidak hanya bergantung pada sains, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya.
“Ilmu pengetahuan sangat penting, tetapi tata kelola bencana juga merupakan persoalan sosial dan politik. Karena itu, pengelolaan risiko bencana perlu mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan budaya secara bersamaan,” ujar Tamara Nair.
Senada dengan hal tersebut, Rahmawati Husein menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara hasil riset, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat perlu diwujudkan melalui berbagai program mitigasi, pengurangan risiko bencana, hingga peningkatan ketangguhan desa.
“Universitas harus mampu menjembatani pengetahuan dengan praktik sehingga kebijakan dapat diterapkan secara nyata di tingkat lokal,” katanya.
Dari perspektif organisasi kemanusiaan, Debora Dian menyoroti pentingnya membangun kolaborasi yang dilandasi rasa saling percaya dan terciptanya ruang aman bagi semua pihak.
Ia juga memperkenalkan Platform DIFGAN-DES (DIFAGANA Disaster Emergency Support), sebuah aplikasi tanggap darurat yang dirancang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dan dikembangkan bersama komunitas Difabel Siaga Bencana (Difagana).
Diskusi turut diperkaya oleh masukan dari Dodi Kurniawan, perwakilan Difabel DIY.
Ia mengingatkan bahwa penyandang disabilitas masih kerap dilibatkan sebatas objek penelitian dan belum sepenuhnya menjadi mitra dalam merancang solusi kebencanaan.
“Kami tidak ingin hanya menjadi objek penelitian, tetapi menjadi bagian dari proses merancang solusi yang benar-benar inklusif,” ujar Dodi.
Selain menjadi ruang pertukaran gagasan, forum ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga.
Dalam kesempatan tersebut, LPPM UKDW dan The Habibie Center menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengembangan penelitian, peningkatan kapasitas, serta pengkajian kebijakan terkait tata kelola iklim dan kebencanaan.
Talking ASEAN and Regional Dialogue 2026 merupakan bagian dari rangkaian empat dialog regional yang diselenggarakan di Aceh, Yogyakarta, Makassar, dan Jakarta.
Kepercayaan menjadi tuan rumah forum ini semakin mempertegas peran UKDW sebagai perguruan tinggi yang aktif membangun jejaring kolaborasi nasional dan regional, mengembangkan riset yang berdampak bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebencanaan di Indonesia maupun kawasan ASEAN.
