WartaKita.org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendukung upaya memperluas fortifikasi pangan di wilayahnya. Fortifikasi adalah upaya penambahan nutrisi kepada makanan untuk meningkatkan nilai gizi.
Terlebih, Provinsi Jateng punya fokus program menjaga ketahanan pangan. Tetapi tak sekadar menjaga stok pangan, melainkan juga menambah nilai kandungan gizinya.
Hal itu dikatakan Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dalam Peluncuran dan Diseminasi hasil Analisis Situasi Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Kota Semarang pada Rabu (6/8/2025).
“Ketika kita bicara ketahanan pangan, maka bukan hanya pangannya yang banyak. Akan tetapi kita juga harus memastikan bagaimana makanan itu baik, termasuk gizinya,” kata Wagub.
Peningkatan gizi pada pangan melalui inovasi fortifikasi, kata dia, tentu akan meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat. Terlebih dalam menekan angka stunting.
Ia mengapresiasi langkah berbagai pihak terkait ide fortifikasi pangan. Dalam hal ini di antaranya Universitas Diponegoro (Undip), United Nations Children’s Fund (Unicef), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dengan metode fortifikasi, harap Taj Yasin, masyarakat bisa mengakses makanan yang lebih bergizi dengan harga yang tidak lagi mahal.
“Memang masih butuh sosialisasi kepada masyarakat dalam mengonsumsi makanan yang nutrisinya dan gizinya tinggi,” katanya.
Sedang Kepala Perwakilan Unicef Indonesia Wilayah Jawa Arie Rukmana mengatakan, metode fortifikasi aman untuk jadi konsumsi. Contohnya garam beryodium yang pada praktiknya sudah dilakukan sejak zaman Belanda.
Contoh lain fortifikasi pangan di Indonesia yang telah diterapkan adalah minyak goreng. Di mana didalamnya terdapat penambahan nutrisi berupa Vitamin A yang dilakukan melalui metode tersebut. Upaya itu merupakan hasil fortifikasi pangan yang diinisiasinya sejak tahun 2010.
“Pertama kami apresiasi setinggi-tingginya dari Unicef kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Undip, karena berani memulai berpikir berinvestasi secara besar-besaran pada bidang gizi ini,” katanya.
Dengan intervensi kebijakan pemerintah, kata dia, hasil investasi gizi bermetode fortifikasi pangan diharapkan mampu dinikmati masyarakat dengan harga yang tidak mahal. Dengan dilakukan intervensi oleh pemerintah, biaya masyarakat dalam mengakses makanan bergizi bisa diperkecil dari hasil fortifikasi pangan.
“Dan Pemerintah Jawa Tengah percaya itu bisa dilakukan dengan kapasitas APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang ada saat ini tentunya dengan dukungan pemerintah pusat,” ujarnya.
Arie mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng telah memiliki tiga kesepakatan dengan Unicef. Pertama, soal penanganan gizi buruk atau stunting. Kedua, sedang diupayakan penyelesaikan kekurangan gizi mikro atau mikronutrien defisiensi. Dan ketiga, menekan potensi obesitas pada anak pada masa mendatang akibat konsumsi makanan cepat saji atau fast food yang tak terkendali.
Pada praktik pelaksanaa fortifikasi pangan, jelas Arie, terdapat tiga elemen penting untuk memulainya. Pertama, dimulai dari perumusan kebijakan pemerintah. Kedua, mengajak industri pangan untuk menerapkan inovasi tersebut. Baik dari industri dari hulu yakni pertaniannya hingga pengolahanya.
“Nah yang ketiga, kita harus punya kampanye. Makannya banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di sini. Dan teman-teman media juga diajak untuk (mengedukasi) membuat masyarakat memilih hidup sehat,” katanya.
