WartaKita.org – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI beberapa waktu yang lalu menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT).
Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program jangka panjang yang diberikan saat peserta memasuki masa pensiun, kecelakaan, dan bisa diterimakan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia. Program JHT bisa diikuti oleh pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah atau pekerj mandiri dan pekerja migran.
Dengan demikian, pelaksanaan progam jaminan hari tua ini merupakan bentuk mitigasi bagi pekerja supaya tetap produktif dan nyaman saat atau ketika sudah memasuki masa pensiuan atau yang lainnya.
Sayangnya, terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya buruh atau pekerja.
Nah, untuk merespon dan mencari titik temu (win-win solution) sehingga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, maka Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Klaten menggelar Dialog Publik di Kantor Persepsi Klaten, Selasa (23/2/2022).
Dialog publik ini mengusung tema “Polemik Aturan JHT Baru (Menakar Ulang Dampak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Terhadap Nasib Kaum pekerja)”.
Ketua Lakpesdam NU Klaten Muhammad Nuryadin menyampaikan, maksud dan tujuan dari kegiatan dialog publik ini adalah pertama, membuka ruang dialog multipihak dalam merespon aturan JHT baru supaya terbangun solusi yang terbaik. Dan kedua, memfasilitasi dan mengakomodir sekaligus merumuskan solusi bersama yang lebih strategis untuk mendorong keberlangsungan peningkatan kualitas kesejahteraan kelompok pekerja.
“Dialog publik ini diikuti oleh 30 orang peserta dari beberapa perwakilan, yaitu instansi pemerintah, buruh, perusahaan, Civil Society Organization (CSO), media, dan lainnya. Sedang narasumber yang dihadirkan yaitu dari Kadinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Klaten, Anggota DPRD Komisi I Kabupaten Klaten, BPJS Ketenagakerjaan Klaten, dan perwaklan SPSI Klaten,” katanya.
Kepala Bidang Kepesertaan yang juga Pps. Kepala Kantor Cabang BP JAMSOSTEK Cabang Klaten, Elies Diah Ayu Arwanti menjelaskan, program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program pelindungan sosial jangka panjang bagi pekerja. JHT berasal dari dana akumulasi iuran wajib peserta serta yang hasil pengembangannya dipersiapkan untuk pelindungan pekerja pada masa tua.
“BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial siap melaksanakan regulasi pembayaran. Manfaat JHT ini untuk menjamin kesejahteraan peserta saat mencapai usia pensiun,” ujarnya.
Elies Diah Ayu Arwanti menerangkan, meski tujuannya untuk perlindungan di hari tua (yaitu memasuki masa pensiun), atau meninggal dunia, atau cacat total tetap, namun Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu bagi peserta yang membutuhkan dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun,” tandasnya.
Elies mengemukakan, adapun besaran sebagian manfaat yang bisa diambil yaitu sebesar 30 persen dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah, atau 10 persen dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun. Dalam PP tersebut, juga telah ditetapkan bahwa yang dimaksud masa pensiun tersebut adalah usia 56 tahun.
“Skema ini untuk memberikan pelindungan agar saat hari tuanya nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau diambil semuanya dalam waktu tertentu, maka tujuan dari perlindungan tersebut tidak akan tercapai,” terangnya.
Elies menambahkan, atas dasar tersebut, maka Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
“Terbitnya Permenaker ini sudah melalui proses dialog dengan stakeholders ketenagakerjaan dan Kementerian atau Lembaga terkait,” tandasnya.
Sedang Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Klaten, Heru Wijoyo menyambut baik atas diadakannya dialog publik ini.
“Karena dialog publik ini bisa memberikan manfaat bagi pemberi kerja, pekerja, serta masyarakat,” ucapnya.
