Monday, 6 Jul 2020


Pemilu Serentak Perlu Dievaluasi, Mekanisme Pencoblosan Harus Disederhanakan

Acara evaluasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Klaten di Hotel Tjokro Klaten, Selasa (5/11/2019).

WartaKita.org – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten menggelar evaluasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Klaten di Hotel Tjokro Klaten, Selasa (5/11/2019).

Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta dari perwakilan partai politik, Bawaslu, instansi terkait, wartawan, dan lainnya ini menampilkan dua narasumber, yaitu Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat dan Dosen Unika Soegijapranata Semarang Andreas Pandiangan.

Dalam sambutan Ketua KPU Kabupaten Klaten Kartika Sari Handayani mengatakan, pemilu serentak 2019 di Klaten telah berlangsung dengan baik dan kondusif. Bahkan, anggota DPRD Kabupaten Klaten juga telah dilantik.

“Di persyaratan pencalonan DPRD yang disampaikan partai politik memang sudah memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Hanya saja, perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Klaten hanya 9 orang. Ke depan kita harapkan, keterwakilan perempuan ini bukan hanya syarat formalitas saja, tetapi juga bisa terwujud di komposisi anggota dewan,” katanya.

Sedang Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat dalam paparan menyampaikan, pemilu serentak dengan 5 jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota membuat beban bagi penyelenggara Pemilu semakin berat.

“Beban teknis, yaitu aspek teknis penyelenggaraan pemilu menjadi lebih rumit. Beban administratif, yakni banyaknya formulir di tingkat TPS (tempat pemungutan suara) yang harus dikerjakan. Dan beban psikologis, yaitu dampak dari “membludaknya” pekerjaan teknis dan administrasi yang dihadapi penyelenggara,” paparnya.

Yulianto Sudrajat menjelaskan, pada pelaksanaan pemilu serentak yang baru lalu, fokus perhatian masyarakat lebih ke pemilihan presiden dibanding pemilihan legislatif. Yang pada akhirnya pemilih kurang menelusuri rekam jejak caleg, program parpol, dan caleg.

“Pilpres yang hanya diikuti dua paslon (pasangan calon), menyisakan polarisasi politik yang meluas dan melelahkan secara psikologis. Intensitas hoax dan ujaran kebencian yang semakin tinggi dan meluas. Saya rasa, dari berbagai temuan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dari penyelenggaraan pemilu serentak ini,” ujarnya.

Sementara itu Dosen Unika Soegijapranata Semarang Andreas Pandiangan menyatakan, berdasarkan data, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 ini mengalami peningkatan, bahkan mencapai 81 persen. Hanya saja, jumlah suara tidak sah juga mengalami peningkatan.

“Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Mengapa jumlah suara tidak sah di pemilihan caleg juga meningkat? Kurangnya sosialisasi dari Parpol atau caleg? Atau karena mekanis pencoblosan yang begitu “rumit”, sehingga banyak suara yang tidak sah? Kalau terkait mekanisme pencoblosan, maka di pemilu mendatang, mekanisme pencoblosan itu harus disederhanakan,” usulnya.

Mantan Komisioner KPU Jawa Tengah itu menambahkan, konon, surat suara pemilu di Indonesia ini ukurannya paling besar. Dengan surat suara yang berukuran besar seperti itu berpotensi bisa “membingungkan” pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

“Kalau bisa dan memungkinkan, model surat suara itu perlu diubah. Agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara benar. Sehingga suara tidak sah bisa diminimalkan,” tandasnya. (L Sukamta)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *