Saturday, 24 Aug 2019


Panwaslu Harusnya Bekerja Total, Bukan Sambilan

Sosialisasi pengawasan partisipatif untuk para pelajar di Kabupaten Klaten. Salah satu kegiatan yang diadakan Panwaslu Klaten.

Wartakita.org – Idealnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan itu dapat bekerja secara total dan fokus, bukan bekerja sebagai “sambilan”. Mengapa? Karena Panwaslu ini “dibayar” oleh Negara, dan anggarannya lumayan besar.

Pernyataan ini disampaikan Pengamat Pemilu Kabupaten Klaten Eko Wiratno, Senin (26/02/2018).

“Saya ikut prihatin. Pekerjaan sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten maupun kecamatan hanya dijadikan pekerjaan sambilan semata. Padahal biaya yang dikucurkan Pemerintah sangatlah besar,” katanya.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Madani Klaten ini menyampaikan, berdasarkan data yang ada, sejumlah anggota Panwaslu Kabupaten Blora dan Magelang masih “merangkap” sebagai wartawan. Sedang di Kabupaten Brebes, anggota Panwaslu ada yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bahkan merangkap sebagai kepala sekolah. Sementara itu di Kabupaten Batang, Ketua Panwaslu-nya adalah dosen yang belum mengajukan cuti.

“Di Kabupaten Grobogan, salah satu Panwaslu-nya juga merangkap dosen dan belum cuti. Sedang Panwascam-nya banyak yang ASN dan guru bersertifikasi. Dan bahkan di salah satu kecamatan (di Grobogan), semua anggota Panwascam-nya adalah guru bersertifikasi,” paparnya.

Pendiri Arwira Foundation ini prihatin dengan rangkap kerja yang dilakukan para Panwaslu itu. Karena tugas yang diamanatkan Negara untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi hanya dijadikan sebagai pekerjaan sambilan.

“Panwaslu yang masih merangkap kerja itu pasti tidak akan fokus dalam mengemban tugasnya sebagai Panwaslu. Padahal kalau kerja itu tidak fokus, maka ada kecenderungan mereka tidak akan setia terhadap pekerjaannya. Akibatnya, mereka bisa mudah terpengaruh,” jelasnya.

Eko Wiratno menyatakan, ketika seseorang itu tidak setia dengan tugas dan pekerjaannya, maka bisa mempengaruhi tindakan mereka. Kemungkinan untuk bertindak “menyimpang” seperti menerima gratifikasi ataupun suap bisa saja terjadi. Sebagaimana yang terjadi di Garut, Jawa Barat, dimana oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu diduga menerima suap dari salah satu bakal calon kepala daerah yang tidak lolos.

“Rangkap kerja yang dilakukan para Panwaslu di Jateng ini jelas-jelas mencederai janji mereka saat fit and proper test (FPT) calon Panwaslu dulu,” tandasnya.

Dia mengaku terusik dengan banyaknya laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait dengan Panwaslu.

“Apakah ini karena rekruitmennya? Atau karena pembinaan pasca rekruitmen? Mumpung tahapan Pilkada serentak baru dimulai, maka berbagai kekurangan yang ada ini perlu didandani sekarang juga,” ucapnya. (L Sukamta)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *