Thursday, 22 Oct 2020


Kembangkan Potensi Pariwisata Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat

PERINGATAN Hari Pariwisata Sedunia (World Tourism Day) pada 27 September 2020 ini bertema “Tourism and Rural Development” atau Pariwisata dan Pembangunan Pedesaan.”

Peringatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran di antara komunitas global tentang nilai sosial, budaya, politik dan ekonomi pariwisata serta memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) mengajak seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Suistainablility). Protokol kesehatan berbasis CHSE ini diharapkan menjadi daya dukung pariwisata yang dapat menjaga lingkungan agar tetap lestari.

Pada era Orde Baru, seluruh gerak pembangunan termasuk pariwisata diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan dimensi manusia dalam proses pembangunan.

Pengabaian ini bermakna juga pengabaian terhadap dimensi budaya dan lingkungan hidup. Pembangunan tersebut justru memacu hutang luar negeri, kerusakan lingkungan, dan keterpurukan sumber daya manusia serta termarjinalisasinya desa.

Oleh sebab itu, menjadi keharusan sejarah bahwa kita secara kreatif perlu mengembangkan model baru pariwisata yang lebih sesuai dengan harkat kemanusiaan dan ke-Indonesia-an yang berakar pada kebudayaan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan orientasi paradigma baru itulah, pembangunan menjadi alat yang membebaskan masyarakat dari bentuk penindasan. Suatu model pembangunan pariwisata yang memberdayakan, bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, tidak merusak lingkungan dan bejalan di atas koridor kebudayaan.

Pembangunan dengan demikian harus mampu memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga mampu mengembangkan seluruh potensinya dengan dipandu oleh kesadaran lingkungan dan kesadaran akan kekuatan kebudayaan lokal atau dalam peribahasa “dimana bumi di pijak disitu langit dijunjung” serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kehidupan yang mensejahterakan.

Bentuk nyata dari pembangunan pariwisata yang humanis dan terpadu tersebut dapat diorientasikan di pedesaan. Model tata kelola pariwisata tersebut misalnya untuk mengembangakan  potensi pariwisata desa di Kabupaten Klaten yang kaya akan wisata alam, adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya sangat strategis untuk kemajuan desa dan daerah itu sendiri.

Pembangunan pariwisata tersebut diharapkan dapat menjadikan kawasan wisata berkembang dengan jumlah pengunjung yang sesuai dengan daya dukung destinasi wisata dan pengunjung yang datang tercerahkan oleh nilai-nilai budaya, keramahan lingkungan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal desa agar lebih sejahtera dan mandiri.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Musyawarah Nasional Pemerintahan Desa Pertama di Hotel Sahid Raya Yogyakarta pada 22-25 April 2005 yang ditandai dengan terbentuknya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan usulan tentang Dana Desa bersumber dari APBN.

Selain itu, Munas juga mengamanatkan desa untuk mandiri dan berdaulat.

Di masa lalu, peran Pemerintah Desa menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok bagi pembangunan daerah. Saat ini, desa yang masih diposisikan sebagai alas kaki kekuasaan harus ditanggalkan.

Untuk menumbuhkan pembangunan pariwisata yang bermakna, desa harus memiliki mitra pemerintah (daerah) yang menghargai dan memahami jati diri desa. Pemimpin (daerah) yang hanya “datang” saat memerlukan dukungan suara dari masyarakat desa harus ditinggalkan. Saatnya membangun daerah atau kabupaten yang makmur berbasis pembangunan pariwisata desa yang berbudaya.

Drs Harjanta SE, MPd

Calon Wakil Bupati Klaten 2020-2024

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Klaten

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *