Monday, 23 Nov 2020


FKUB Klaten Gelar Dialog, Toga: Kerawanan Pilkada Karena Ketidaknetralan ASN Dan Kepala Desa

Acara dialog dengan Toga dan Tomas dalam rangka mensukseskan Pilkada damai yang diadakan FKUB Klaten di Gedung Ganesha SMP Negeri 2 Klaten, Rabu (18/11/2020).

WartaKita.org – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Klaten menggelar dialog dengan tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) dalam rangka mensukseskan Pilkada damai di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 di Gedung Ganesha SMP Negeri 2 Klaten, Rabu (18/11/2020).

Hadir dalam dialog ini perwakilan dari Ormas keagamaan, Parpol, Paguyuban Kepala Desa, PKUB Kecamatan, KNPI, LSM, mahasiswa, FKDM, media, dan lainnya.

Ketua FKUB Kabupaten Klaten H Syamsuddin Asyrofi menyampaikan, FKUB sebagai gabungan dari tokoh agama berkepentingan dalam Pilkada ini. Karena semua pemilih adalah warga yang beragama.

“Kita ingin agar partisipasi politik masyarakat itu meningkat. Jangan ada (angka) golput yang tinggi. Maka, gunakan hak pilih sebaik-baiknya, meski sekarang masih dalam masa pandemi Covid-19,” katanya.

Syamsuddin Asyrofi menambahkan, FKUB Klaten berharap, kualitas Pilkada ini dari waktu ke waktu menjadi lebih baik.

“Para tokoh agama masih mempunyai peran di lingkungannya dalam mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Dengan sendirinya akan dapat mencegah money politik di Pilkada,” harapnya.

Dalam dialog ini disampaikan sejumlah materi dari Pjs Bupati Klaten, Kapolres Klaten, Ketua KPU Klaten, Ketua Bawaslu Klaten, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Ketua FKUB Klaten, dan lainnya.

Usai pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Peserta dialog dari Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Cawas, Priyo Sudarmo mengemukakan, berdasarkan informasi, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Klaten menduduki peringkat 1 di Jawa Tengah. Ini salah satunya disebabkan oleh ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan Perangkat Desa.

“Kita tahu bahwa para ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa itu mempunyai hak pilih (di Pilkada). Itu ya monggo. Tetapi jangan mengintimidasi warga (untuk memilih paslon tertentu). Maka para ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa harus netral,” ucapnya.

Sementara itu Abdul Muslich dari LSM Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) memaparkan, money politik di Pilkada itu terjadi karena ketidaksiapan paslon untuk menerima kekalahan. Karenanya, paslon menempuh berbagai cara untuk memenangkan Pilkada.

“Data menunjukkan, besaran Bantuan Keuangan Khusus (bantuan aspirasi) Kabupaten Klaten di APBD murni dan perubahan ini meningkat luar biasa. Dan ada dugaan kuat, bantuan aspirasi itu akan disalahgunakan. Akan diutak-atik. Prediksi kita, penyimpangan anggarannya bisa sekitar 20-50 persen. Maka saatnya alat penegak hukum (APH) untuk memantau dan bertindak,” tandasnya.

Terkait, Kapolres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu yang diwakili Kasat Binmas Polres Klaten AKP Totok Mugiyanto menjelaskan, TNI dan Polri siap mengamankan Pilkada Klaten 2020.

“Polres Klaten akan menerjunkan 776 personil, Kodim Klaten 439 personil, dan Linmas 5.390 personil,” terangnya. (L Sukamta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *