Monday, 25 Jan 2021


Dampak PPKM, PKL Terancam Gulung Tikar, Widodo PKS: SE Bupati Klaten Perlu Direvisi

Jamaludin bersama istrinya saat membersihkan gerobag sotonya, Rabu (13/1/2021).

WartaKita.org – Surat Edaran (SE) Bupati Klaten Nomor 36/016/32 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Klaten mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat, terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan pada malam hari.

Dalam Surat Edaran Bupati Klaten itu disebutkan, bagi pedagang kaki lima dan warung makan, termasuk pusat perbelanjaan dan kafe wajib tutup pada pukul 19.00 WIB selama PPKM di Jawa – Bali berlangsung yaitu dari 11 sampai 25 Januari 2021.

Dampak dari SE Bupati Klaten itu setidaknya dirasakan oleh Soto Ayam Bu Lastri yang biasa berjualan di Jalan Rajawali Bareng Kidul, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Pemilik Soto Ayam Bu Lastri, Jamaludin (36), Rabu (13/1/2021), menyampaikan, sejak berlakunya SE Bupati Klaten tersebut pada Senin (11/1/2021) lalu, dirinya tidak berjualan dulu. Karenanya, selama tiga hari ini, dia menganggur. Paling hanya membersihkan peralatan yang biasa digunakan untuk berjualan.

“Karena belum berjualan lagi, ya kami jadi resah. Kami jadi nganggur semua. Nggak ada pemasukan sama sekali. Dan dampaknya, kalau ini sampai berlarut-larut, ya kami bisa gulung tikar,” katanya saat ditemui di rumahnya di Kampung Bareng Kidul RT 01, RW 09, Kelurahan Bareng.

Jamaludin menyatakan, selama ini dia mempekerjakan 9 orang. Dan setiap malam, dia bisa meraup omset sekitar Rp3juta sampai Rp3,5 juta. Karena tidak berjualan, maka untuk sementara waktu seluruh karyawannya dirumahkan. Sampai mereka boleh berjualan lagi.

“Kami berharap, Pemerintah Kabupaten bisa bijaksana lagi. Dalam artian, wong kota atau daerah lain saja tidak membuat peraturan (pembatasan tutup pukul 19.00 WIB) seperti ini,” ujarnya.

Sedang Anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Widodo mengatakan, dirinya sebenarnya setuju dengan dikeluarkannya SE Bupati Klaten tersebut. Karena roh dari SE tersebut adalah adanya aturan yang tegas.

“Hanya saja, saya mengevaluasi, dan memberi masukan. Aturan itu disamping memberikan ketegasan dan kepastian, harusnya juga melihat kebutuhan masyarakat, khususnya dari PKL (yang berjualan pada malam hari),” tandasnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Klaten ini mengemukakan, dirinya menerima banyak pesan WhatsApp (WA) dari masyarakat, terutama PKL yang keberatan dengan SE Bupati Klaten itu. Para PKL itu menjerit dan memprotes SE Bupati Klaten tersebut. Karena kebijakan Bupati di tengah pandemi covid-19 ini justru memperberat kehidupan mereka. Sebab mereka tidak bisa berjualan sama sekali.

Lha kalau melihat aturan ini, PKL tidak bisa berjualan. Atau bisa berjualan, tetapi harus tutup pukul 19.00 WIB. Padahal beberapa PKL itu bukanya atau jualannya pada malam hari. Mereka sudah terkenal bukanya malam hari, dan punya langganan fanatiknya malam hari,” tuturnya.

Karenanya, Anggota Komisi II DPRD Klaten ini mengusulkan agar ada revisi dari SE Bupati Klaten itu. Menurutnya, perlu ada tambahan aturan. Apakah itu berupa Surat Edaran atau yang lain.

“Kita bisa merujuk daerah yang lain. Misalnya (Kabupaten) Boyolali atau (Kota) Solo. Aturan itu perlu dinamis. Tidak mengurangi ketegasan, tidak mengurangi kepentingan,  tetapi juga melindungi masyarakat kecil, khususnya PKL. Sebab nggak ada tambahan risiko apapun. Justru ketika kita membatasi harus tutup pukul 19.00 WIB, maka semua PKL (kemungkinan) akan jualan dari pagi sampai siang. Padahal kalau di siang itu dimana tempatnya berkerumun, beraktifitas banyak orang, akan semakin banyak risiko (terpapar covid-19),” terangnya.

Widodo menambahkan, PKL lebih baik diberi keleluasaan untuk tetap berjualan pada malam hari. Hanya saja , perlu diatur lebih tegas. Misalnya, pembeli harus menjaga jarak 1,5 meter, warung hanya menerima 25 persen dari kursi yang tersedia, bisa take away (bawa pulang), dan lainnya.

“Artinya, pelangan bisa mengatur dirinya sendiri untuk membeli. Dan penjual dapat menaati peraturan PPKM ini dengan baik. Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah melakukan pengawasan,” tegasnya.

Alumni Fakultas Hukum UNS ini menandaskan, Bupati Klaten harus mengambil tindakan segera untuk merevisi Surat Edaran tersebut.

“Jangan sampai ini terlambat. Karena kaitannya dengan perut, dengan mata pencaharian rakyat kecil. Dan PKL itu jumlahnya di Klaten banyak sekali. Kalau Boyolali bisa, Solo bisa dengan alasan yang obyektif, alasan yang bisa diterima dengam masuk akal, dan normatif, serta alasan kesehatan yang bisa diterima, mengapa Klaten tidak? Bupati harus ambil sikap dengan cepat,” pintanya.

Sementara itu pecinta kuliner malam yang juga warga Kecamatan Trucuk, Taufiq Sajio menilai, Surat Edaran Bupati itu perlu dikaji ulang.

“Kalau membuat kebijakan itu perlu dipertimbangkan secara matang. Kasihan para pelaku ekonomi kecil (PKL) yang sudah mulai bangkit, tetapi kini usahanya dipersulit. Apa kalau ada pembatasan jam tutup (pukul 19.00 WIB) itu, virus corona (langsung) bisa hilang? Itu sama saja artinya, mulai pukul 19.00 WIB, virus corona-nya keluar…,” ucapnya. (L Sukamta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *