Monday, 18 Mar 2019


Cegah Korupsi Merajalela, GNPK RI Diminta Terus Bergerak

Talk show GNPK RI di Pendopo Kabupaten Klaten pada Rabu (9/1/2019) pagi.

WartaKita.org – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Klaten disahkan di Pendopo Kabupaten Klaten pada Rabu (9/1/2019) pagi.

Dalam pengarahan saat pengesahan pengurus DPD GNPK RI Kabupaten Klaten, Ketua Umum GNPK RI Basri Budi Utomo menjelaskan, GNPK RI ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga dapat terwujud kehidupan bangsa yang berkeadilan dan sejahtera.

“Lebih dari 20 tahun pasca reformasi (1998), kondisi bangsa ini tidak semakin membaik. Korupsi masih menjadi permasalahan serius, dan semakin banyak pejabat yang tersandung kasus korupsi. Karena itu, saya minta GNPK RI di semua tingkatkan untuk terus bergerak, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pesannya.

Basri Budi Utomo menambahkan, sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahkan Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Melalui PP ini, Presiden mendorong partisipasi publik secara lebih luas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih gencar dalam mengawasi para penyelenggara negara yang berpeluang melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat dan GNPK RI harus terus bergerak mencegah terjadinya korupsi,” ajaknya.

Basri Budi Utomo menyatakan, GNKP RI siap bermitra dengan semua pihak untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hanya saja, dalam melakukan tugas, GNKP RI harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya ingatkan kepada pengurus dan anggota GNPK RI, jangan menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Apalagi “meminta uang” kepada pejabat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Kalau saya tahu, mereka akan saya amputasi (dipecat),” tandasnya.

Sedang Ketua DPD GNPK RI Kabupaten Klaten, Joko Mursito mengakui, pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Klaten, saat ini, peran anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap para pejabat di Klaten dinilai lemah.

“Untuk itu, keberedaan GNPK RI di Klaten diharapkan dapat ikut berperan dalam melakukan pencegahan tindak korupsi. Apalagi GNPK RI banyak didukung oleh para aktifis nasional yang concern dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Bupati Klaten yang diwakili Asisten Pemerintahan Setda Klaten Rony Roekminto berharap, GNPK RI Klaten dapat menciptakan ide kreatif dan langkah positif dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi di Klaten.

“Korupsi menjadi masalah serius bangsa ini. Maka upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tugas KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian semata. Namun semuanya harus ikut berkontribusi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sehingga dapat terwujud Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” harapnya.

Usai sambutan, diadakan talk show yang menampilkan lima narasumber, yaitu tiga orang dari GNPK RI, Asisten Pemerintahan Setda Klaten, dan dari Polres Klaten. Selanjutnya dilakukan bimbingan teknik (bintek) pencegahan korupsi untuk internal GNPK RI. (L Sukamta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *