Saturday, 8 Aug 2020


BUMDes Ponggok Jadi Percontohan Miniatur Desa Modern Di Indonesia

Peserta FGD berfoto bersama, Jumat (27/12/2019).

WartaKita.org – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI memfasilitasi Focused Group Discussion (FGD) mengenai Advokasi tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jumat (27/12/2019) siang.

FGD ini diikuti perwakilan dari Kementerian Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah, Polres Klaten, Kejaksaan Negeri Klaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Klaten, Pemerintah Desa dan BUMDes Ponggok, akademisi, dan lainnya.

Ditemui usai FGD, Kasubbag Ortala Bagian Hukum Dirjen Kemendes RI Wahyu Ramadhani Setyawan menyampaikan, BUMDes Ponggok memiliki dimensi domino efek.

“Artinya, jika yang dilakukan BUMDes Ponggok itu baik, pasti akan ditiru oleh BUMDes yang lain. Namun ketika BUMDes Ponggok melakukan yang tidak baik, hal tersebut akan menjadi titik semangat perjuangan bagi BUMDes di seluruh Indonesia,” katanya.

Wahyu menjelaskan, tujuan dari advokasi yang dilakukan Kementrian Desa ini agar tata kelola BUMDes ke depan lebih baik. Karena selama ini banyak masukan terkait regulasi, seperti permasalahan kelembagaan, management, kegiatan usaha, dan sumber daya manusia (SDM).

“Ini sebagai poin dasar bagi Kemendes untuk melakukan advokasi sampai ke desa. Ini untuk mewujudkan apa yang sudah didengungkan oleh Presiden Jokowi di tahun 2020,” ujarnya

Wahyu menyatakan, dasar hukum pendirian BUMDes sampai saat ini dinilai masih lemah. Untuk itu, dari hasil diskusi ini, Kemendes akan melakukan kajian awal dan melaporkan sampai ke Menteri untuk memberikan gambaran dan formulasinya.

“Dasar hukum yang lemah membuat BUMDes rentan menimbulkan konflik kepentingan. Syarat pendirian BUMDes yang melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa, dianggap berpotensi menjebak kepala desa pada konflik pengelolaan sumber daya alam. Karena di banyak desa, pengelolaan sumber daya alam telah diserahkan ke pihak swasta,” terangnya.

Karena itu, Kementerian Desa dinilai perlu untuk menyusun strategi pembentukan dan pengembangan BUMDes secara berjangka. Terutama dengan memperhatikan aspek dasar hukumnya untuk menghadapi kemungkinan konflik dan gugatan.

“BUMDes Ponggok memiliki fase yang cukup lengkap dan mampu dari sisi pembentukan, pelaksanaan, pengembangan, sampai permasalahan. BUMDes Ponggok juga menjadi contoh miniatur desa yang modern di Indonesia, yaitu menjadi replikasi ke depan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur desa,” paparnya.

Sementara itu Kades Ponggok Junaedi Mulyono menyampaikan, proses pendirian hingga perkembangan BUMDes Ponggok sampai saat ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa.

“Kami bersyukur dikaruniai sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sehingga kami bisa berinovasi melakukan “lompatan-lompatan besar” dalam mengembangkan BUMDes Ponggok. Karena salah satu kunci dari majunya BUMDes adalah inovasi, kreatifitas, dan keberanian dalam pengambilan keputusan,” ucapnya. (L Sukamta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *