Saturday, 24 Aug 2019


BUM Desa Diharapkan Dapat Kembangkan Unit Usaha Dan Berdayagunakan Potensi Ekonomi Desa

Sarasehan pemberdayaan desa yang diadakan oleh Komunitas Sapu Gerang Klaten, Senin (1/7/2019).

WartaKita.org – Komunitas Sapu Gerang Klaten menggelar sarasehan pemberdayaan desa “BUMDes, quo vadis? (Studi kasus BUMDes Ponggok)” di Ruang Rapat B2 Gedung Pemda Klaten, Senin (1/7/2019).

Sarasehan menghadirkan dua narasumber, yaitu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Sutoro Eko Yunanto dan Ketua Umum Perkumpulan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Desa, Anom Surya Putra.

Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Sutoro Eko Yunanto dalam materi yang berjudul “BUM Desa menantang politik isolasi ekonomi di medan desa” menyampaikan, Badan Usaha Milik (BUM) Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa (Pemdes) untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi,” katanya.

Sutoro Eko Yunanto menyatakan, dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

“BUM Desa bukan pula sekadar bisnis konvensional yang semata mempertimbangkan untung rugi dengan pendekatan manajerial dan akuntansi. BUM Desa memiliki nilai dan semangat hadir sebagai koorporasi kerakyatan-kemandirian yang dikonsolidasikan oleh desa untuk menantang marginalisasi dan isolasi ekonomi,” tandasnya.

Sedang Ketua Umum Perkumpulan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Desa, Anom Surya Putra mengatakan, proses legitimasi pengakuan atas badan hukum BUM Desa lebih tepat dimulai pada skala lokal desa dan berlanjut pada proses pengakuan yang dilakukan oleh kekuasaan negara yang bersifat administratif.

“Desa terlebih dulu memproduksi opini-opini publik pada skala lokal desa berupa kriteria-kriteria BUM Desa sebagai badan usaha bercirikan desa dan diskursus teoritis Badan Hukum Publik Bercirikan Desa. Opini publik dari desa berkaitan dengan konteks hukum rekognisi,” ujarnya.

Anom Surya Putra menambahkan, badan hukum rekognisi berarti suatu badan hukum ditentukan oleh eksistensinya secara sosial dan nyata, dan hukum melakukan rekognisi dan penghormatan atas eksistensinya.

“Dengan cara berhukum dari desa, maka aksi komunikatif yang berlangsung di Desa (BUM Desa) Ponggok relevan disebut sebagai praksis hukum rekognisi,” terangnya.

Hadir dalam sarasehan pemberdayaan desa ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Klaten Joko Purwanto, serta sejumlah Kepala Desa dan Direktur BUM Desa di Kabupaten Klaten. (L Sukamta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *