WartaKita.org – Anggota DPRD Jawa Tengah telah melakukan banyak hal untuk membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tufoksi)-nya, maka anggota DPRD Jawa Tengah telah melakukan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Pernyataan ini mengemuka pada acara dialog yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 7 di Radio Wijaya Kusuma (RWK) Klaten, Kamis (18/2/2021).
Hadir dalam dialog di radio ini yaitu Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Abdulkadir beserta anggota, yaitu Kadarwati, Sri Marnyuni, dan Stephanus Sukirno.
Sedang acara dialog dipandu oleh Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Klaten Moech Isnaeni.
Dialog mengusung tema seputar “Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah”.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Abdulkadir menyampaikan, untuk penanganan Covid-19 di Jawa Tengah, Pemprov dan DPRD telah bersepakat untuk melakukan refocusing anggaran.
“Anggaran yang sudah dialokasikan di APBD lalu digeser untuk bantuan penanganan Covid-19 di tujuh rumah sakit milik Pemprov, untuk jaring pengaman sosial (bantuan sembako) di 35 kabupaten/kota, untuk bantuan UMKM, dan lainnya,” katanya.
Sedang Anggota DPRD Jateng Kadarwati menyatakan, sebagai wakil rakyat, DPRD bersama Pemprov terus berupaya membangkitkan berbagai sektor yang hingga saat ini masih terdampak Covid-19.
“Ini tugas kita. Kita mengawasi pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan Covid-19, memotivasi masyarakat untuk meningkatkan pendisiplinan protokol kesehatan, menyerap keluhan rakyat terkait dampak pandemi, dan sebagainya. Prinsipnya, bahwa Covid-19 itu nyata, bukan konspirasi. Untuk itu, kita perlu bekerja bersama dalam menangani Covid-19 sekaligus mengatasi dampaknya,” ujarnya.
Sementara itu Sri Marnyuni mengungkapkan, saat ini masyarakat semakin susah karena dampak Covid-19. Karenanya, kebijakan seperti Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Gerakan Jateng Di Rumah Saja, dan program pencegahan Covid-19 lainnya perlu dipikirkan dampaknya.
“Banyak masyarakat yang mengeluh atas pemberlakukan kebijakan dari Pemerintah. Untuk itu, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jateng atau Pemerintah Pusat harus juga memikirkan dampak yang muncul akibat penerapan dari kebijakan tersebut,” ucapnya.
Sedang Stephanus Sukirno mengatakan, Gerakan Jateng Di Rumah Saja merupakan salah satu bentuk usaha atau ikhtiar untuk menekan Covid-19. Dan ternyata, kebijakan ini berpengaruh besar.
“Saya kagum dan senang, ada rumah sakit di Solo yang mengembangkan obat herbal (untuk melawan Covid-19). Tetapi bagaimanapun, DPRD harus memberi contoh kepada masyarakat. Karena hal ini untuk memulihkan kesehatan warga. Ini untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
